KRONIK TOTABUAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu, menggelar sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) nomor 6 Tahun 2023 dan evaluasi penataan Dapil, serta alokasi kursi anggota DPRD Kotamobagu, bertempat di Sutan Raja Hotel, Kotamobagu, Selasa, 28 Maret 2023.
Ketua KPU Kotamobagu, Iwan Manoppo dalam penyampaiannya mengatakan, kegiatan kali ini tak lain untuk menindaklanjuti surat dinas KPU Republik Indonesia nomor 249 Tahun 2023 Perihal sosialisasi dan evaluasi tahapan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi.
“Sosialisasi ini penting untuk dilakukan, karena KPU RI sudah memutuskan terkait daerah pilihan dan jumlah kursi, jadi kami harap semua perwakilan dari partai bisa memahami ini dengan baik, sehingga tidak ada kesalahan dalam menempatkan calonnya,” jelas Iwan Manoppo.
Dirinya menyebut bahwa, KPU RI sudah menetapkan lewat PKPU 6 tahun terkait dapil di seluruh Indonesia.
“Jadi ada yang tetap, ada juga yang berubah, ada yang tetap dengan rancangan awal pada saat pemilu tahun 2019 juga perubahan terkait dengan masukan masyarakat,” terangnya.
Iwan berharap melalui sosialisasi tersebut, sumbangsih saran, masukan, pendapat dari peserta terkait evaluasi ini akan menjadi catatan bagi pihaknya untuk memperbaiki.
“Setelah itu, mungkin kedepan ada penataan selanjutnya terkait juga pertambahan penduduk dan seterusnya. Evaluasi ini kami lakukan atas apa yang sudah kami laksanakan terkait tahapan-tahapan,” tutur Manoppo.
Sementara, Pimpinan Bawaslu Kotamobagu Ivan Tandayu mengungkapkan, penataan Dapil dan alokasi kursi didasarkan pada tujuh prinsip, yakni kesetaraan nilai suara, kesetaraan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, konektivitas, dan kesinambungan.
Terungkap pula di sosialisasi tersebut, Provinsi Sulut sendiri berada pada peringkat kedua seluruh indonesia pada indeks kerawanan pemilihan umum.
“Indeks kerawanan Pemilu ini Sulut ada di peringkat kedua, di Kotamobagu sendiri yang menjadi potret dari seluruh proses penyelenggaraan, terjadi sejak dari Pilkada 2018, 2019 dan Pilgub 2020,” ungkap dia
“Pada saat 2019 dan 2020 kita ada PSU, berkaitan juga dengan 2018, tensi suhu politik di Kotamobagu itu tinggi. Begitu juga dengan proses 2020 yang berkaitan dengan masa covid-19, ini yang menjadi ukuran kita,” jelasnya.
Kongkritnya, untuk bisa memproteksi hal-hal yang terjadi 2018, 2019 dan 2020 tidak akan terjadi pada Pemilu 2024 nanti.
“Bagaimana caranya? Kita akan coba mendiskusikan panjang dalam proses teknis penyelenggaraan bersama dalam hal ini KPU, dan juga Stakeholder di Kotamobagu, mulai dari Pemerintah, TNI maupun Polri, ditambah dengan peserta Pemilu itu sendiri, sudah termasuk calon DPD,”
“Jadi mari kita coba sama-sama merumuskan, dan melakukan langkah-langkah strategis supaya hal yang kita potret dari beberapa momentum sebelumnya tidak terjadi, makannya melalui sosialisasi ini menjadi penting untuk kita diskusikan,” tandas Ivan.
Turut hadir, Asisten I Pemkot Kotamobagu, Nasri Paputungan, Kapolres Kotamobagu AKBP Dasveri Abdi SIK, Dandim 1303 Bolmong Letkol Inf Topan Angker S. Sos, tokoh masyarakat, Ormas, perwakilan kesbangpol, perwakilan 18 partai politik, dan beberapa pewarta Biro Kotamobagu.(Falen Mokodongan)
