KOTAMOBAGU– Dalam sepekan, bentrok melibatkan dua pendukung pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu terjadi. Di Kelurahan Motoboi Besar dan Matali, bentrok mengakibatkan korban luka dan berujung pada proses hukum yang kini sedang ditangani Polres Bolmong.
Ketua Keluarga Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolaang Mongondow (KPMIBM) Cabang Makassar, Febri Bambuena, menilai, bentrok antar pendukung ini bermula dari pelanggaran kampanye yang dilakukan kedua pasangan calon, yakni Tatong Bara- Nayodo Koerniawan (TBNK) dan Jainuddin Damopolii- Suharjo Makalalag (JaDi-Jo).
Menurut dia, kedua paslon ini tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat karena tidak mematuhi aturan kampanye.
“Kampanye dialogis atau pertemuan terbatas seharusnya hanya diikuti peserta di mana pertemuan digelar. Namun nyatanya, kedua paslon mengerahkan masa yang jumlahnya ribuan ke lokasi pertemuan terbatas. Lokasi kampanye pun rata-rata di fasilitas umum yang dilarang aturan. Ini tidak sedikitpun mendidik masyarakat,” ujar Bambuena melalui rilis yang dikirimkan ke redaksi Kronik Totabuan, Minggu (1/4/2018).
Lanjutnya, apalagi setelah kampanye dialogis atau pertemuan selesai, paslon dan pendukung melakukan konvoi dan memprovokasi pendukung lain sepanjang jalan. Inilah yang dianggapnya asal muasal terjadi bentrok.
“Harusnya kedua paslon taat dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 yang mengatur soal kampanye. Jangan sampai paslon itu sendiri yang menciptakan ruang terjadinya gesekan di tingkat pendukung. Disayangkan sekali karena yang jadi korban adalah masyarakat,” sesalnya.
Pemuda Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara, yang sedang menempuh studi ilmu sosial dan politik di Makassar ini pun meminta Panwaslu, KPU dan Polres Bolmong untuk tegas terhadap pelanggaran kampanye yang kedua paslon.
“Panwaslu dan KPU Kotamobagu harus tegas sesuai porsinya dalam kaitan pelanggaran kampanye kedua paslon. Polres Bolmong juga harus tegas dan tidak memberikan izin kepada paslon yang menggunakan ruang publik untuk pelaksanaan kampanye dialogis. Kalau semua institusi terkait ini tegas, bisa meredam konflik antar pendukung,” pungkasnya. (rza)
