Menu

Mode Gelap

Berita Nasional

Ombudsman Buka Posko Pengaduan Daring


30 Apr 2020 08:15 WITA


 Ombudsman Buka Posko Pengaduan Daring Perbesar

JAKARTA РDi tengah Pandemi Covid-19, Ombudsman Republik Indonesia berinisiatif untuk mempermudah pengaduan dari masyarakat dengan meluncurkan posko pengaduan daring. Posko pengaduan ini selain untuk mempermudah, juga untuk menegaskan bahwa Ombudsman tetap hadir mengawasi kinerja pemerintah selama menangani pandemi.

“Ombudsman tetap hadir dalam kondisi pandemi, dan tentu saja kita dukung apa yang diarahkan pemerintah, di satu sisi pengaduan tetap berlangsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini Ombudsman membuka posko pengaduan daring bagi masyarakat,” kata Ketua Ombudsman Amzulian Rifai dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui Facebook Ombudsman, Rabu 29 April 2020.

Amzulian menilai pengawasan pemerintah sangat penting di tengah pandemi. Mengingat cukup banyak anggaran yang dialokasikan untuk penanganan, dan kemungkinan terjadinya pengenduran pelayanan publik karena adanya pemotongan anggaran bagi kementerian dan lembaga.

Posko daring ini bisa diakses oleh publik untuk mengadukan masalah layanan publik pada sektor-sektor yang terdampak virus corona.

Posko ini akses secara daring kepada publik untuk adukan beberapa layanan publik dan memiliki data spesifik yg terpadu pada sektor-sektor yang terdampak. Ombudsman pun telah mengklasifikasikan ruang lingkup yang dapat dilaporkan melalui posko daring ini. Yakni terkait bantuan sosial, pelayanan kesehatan, keuangan, keamanan, dan transportasi.

“Sedangkan jenis layanan yang bisa diadukan, pertama distribusi bantuan sosial, kedua tidak diberikannya layanan kesehatan untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau non PDP, ketiga ketiadaan respon pengaduan terkait restrukturisasi kredit, berikutnya penutupan jalan umum, kemudian penanganan terhadap pelanggaran PSBB,” tuturnya.

Menurut Amzulian sebelum posko ini diluncurkan, Ombudsman telah mendapat 45 laporan selama pandemi covid-19 ini berlangsung. Beberapa laporan di antaranya terkait dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK, pasien yang merasa tidak dilayani oleh Rumah Sakit, serta permintaan peringanan kredit. (*)

Komentari
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Tak Hanya Disawer! Ternyata Biduan Nayunda Juga Dititipkan Jadi Tenaga Honorer ole Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo

24 Mei 2024 - 09:17 WITA

World Water Forum ke-10 Majukan UMKM dan Pariwisata Indonesia

27 April 2024 - 15:07 WITA

Ditahan Kejati Gorontalo karena Korupsi, Ini Riwayat Pendidikan, Organisasi dan Pekerjaan Hamim Pou

17 April 2024 - 16:25 WITA

Anton Wijaya DPO Kasus Curanmor Ditangkap Polsek Babat Toman

17 April 2024 - 14:46 WITA

Pj Bupati Muba Lantik 174 Pejabat Administrasi dan Fungsional

2 April 2024 - 19:38 WITA

Alat PLN Mulai Masuk, Pelanggan MEP di Muba Bersih-bersih Lokasi Pembangunan Jaringan

31 Maret 2024 - 20:59 WITA

Trending di Berita Daerah