KRONIK TOTABUAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kotamobagu meminta Partai Politik (Parpol), Organisasi Masyarakat (Otmas) serta Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) untuk segera memasukan pemutakhiran data.
Sebagaimana dikatakan Sekretaris Badan Kesbangpol Kotamobagu, Suhartien Tegela.
Suhartien mengatakan bahwa untuk penyampaian berkas paling lambat tanggal 25 juni 2021, setiap hari kerja di Kantor Kesbangpol.
Baca Juga: Investor Prancis Lirik Jagung dan Kopi Bolmong
“Organisasi yang tidak melakukan pemutakhiran data, maka dianggap sudah tidak aktif dan apabila nantinya akan melakukan kegiatan maka dianggap ilegal karena tidak mengantongi SKT dari pemerintah darrah,” jelas Suhartien.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa untuk pendaftaran ini, terbagi dua yakni organisasi berbadan hukum dan non badan hukum.
“Kalau berbadan hukum pengurusannya secara berjenjang yaitu dari pusat ke daerah, mereka wajib menyampaikan keberadaan organisasi tersebut di daerah. Sedangkan non berbadan hukum tidak secara berjenjang diantaranya seperti perkumpulan kerukunan, kelompok tani, organisasi pemuda dan lain sebaginya,” lanjutnya.
Suhartien menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan penyuluhan terkait ormas yang akan melibatkan TNI dan POLRI.
“Pemutakhiran ini kami lakukan guna menyesuaikan dengan permendagri 57 tahun 2017. Olehnya diharapkan batas waktu yang kami sampaikan ini bisa dipenuhi. Ada beberapa ormas dan partai yang mendaftar pada bulan maret hingga mei sudah kami sesuaikan dengan permendagri 57 tahun 2017, namun 52 ormas yang sudah terdaftar belum melakukan pemutakhiran data, ini sangat penting karena untuk pemantauan dan pengawasan di daerah atas kegiatan dan program dari ormas itu sendiri,” pungkasnya. (Retho)
