KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu resmi menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPDT) Kotamobagu tahun 2021, Kamis (4/2/2021) kepada seluruh lurah dan kepala desa se-Kotamobagu.
Penyerahan dilakukan oleh Sekteris Daerah Kotamobagu, Sande Dodo didampingi Asisten II, Sitti Rafiqa Bora serta Kepala Badan Keuangan Daerah (BPKD), Sugiarto Yunus.
Sande meminta kepada seluruh lurah dan kepala desa untuk melakukan penagihan SPPDT yang tidak bermasalah, bagi yang bermasalah semisal luas atau nama tidak sesuai harus segera dilaporkan ke pengelola Pajak Bumi Bangunan adalah hal ini BPKD,” ujar Sande.
Baca Juga: Pekan Depan Siswa di Kotamobagu Masuk Sekolah Lagi
Dirinya juga mengatakan bahwa untuk target sendiri, tahun 2021 ini harus 100 persen dan bisa selesai semuanya.
“Target harus 100 persen dan itu harus bisa,” ujarnya.
Sementara untuk PBB-PP tahu 2020 yang belum selesai ditagihm dirinya mengatakan bahwa semuannya harus ditagih.
“Yang seratus persen ada 19 Kelurahan dan Desa. Nah, 14 yang belum seratus persen wajib diselesaikan tahun ini,” tegasnya.
Kepala BPKD Kotamobagu, Sugiarto Yunus mengatakan bahwa dasar untuk melakukan kegiatan penagihan SPPDT ini adalah Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah atau PDRD Nomor 28 Tahun 2009.
Baca Juga: Aniaya Petugas RSUD Kotamobagu, Dua Warga Kobo Kecil Ditahan Polisi
“Serta Peraturan Daerah Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Kotamobagu, dengan tujuan penyerahan SPPDT dan DHKP untuk meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibidang pajak terlebih khusus sektor Pajak Bumi dan Banguan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) Tahun 2021,”jelas Sugiarto.
Dirinya juga mengatakan bahwa untuk tahun 2020 target PBB-PP Kota Kotamobagu ditetapkan sebesar Rp 6.417.211.969 dan terealisasi sebesar Rp 5.412.738.151 atau 84.36 persen.
“Dan untuk target tahun 2021 sebesar Rp 6.290.877.299 dari 32.150 register SPPDT yang telah diserahkan hari ini,” ujarnya.
Sugiarto juga mengatakan bahwa perubahan peninjauan atau verifikasi ulang terhadap data dan ketetapan PBB-PP Kota Kotamobagu 2021, dapat disampaikan selambat-lambatnya akhir Maret 2021. Serta tidak ada lagi perubahan data dan ketetapan pajak lewat tengat waktu tersebut.
“Demi terciptanya administrasi dan akuntabilitas keuangan yang baik,” pungkasnya.(bto)
