KRONIK TOTABUAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Tahlis Galang, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2022, rabu (20/4/2022), di Kantor Pusat Bank Indonesia, Ruang Tondano Gedung BI Sulut.
Kegiatan yang dihadiri para Bupati/walikota serta sekretaris kabupaten/kota di Sulut dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Steven Kandouw.
Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Steven Kandouw menyampaikan, HLM TPID dan TP2DD Sulut kali ini digelar dalam relevansi terkait upaya pemulihan ekonomi di daerah lewat percepatan dan perluasan digitalisasi, utamanya dalam memastikan inflasi di daerah agar tetap terkendali, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri.
Terkait pengendalian inflasi, Wagub Steven dalam sambutannya menyoroti kenaikan harga sejumlah kebutuhan bahan pokok yang dinilainya sangat berdampak pada peningkatan angka kemiskinan.
“UMP kita di Sulawesi Utara kurang lebih Rp. 3.300.000 per bulan. Contoh, cabai naik saja, garis kemiskinan tentunya juga akan naik. Mungkin bagi yang TKD-nya 20 juta tidak terasa, tapi bagi masyarakat tentunya terasa,” ujarnya.
Untuk itu, Wagub mengucapkan terimakasih kepada BI Perwakilan Sulut terkait upaya antisipasi peningkatan angka inflasi, yang salah satu rekomendasinya adalah dengan terus melakukan monitoring harga bahan-bahan pokok. Kepada Bupati/Walikota, wagub mengajak agar harus memerintahkan jajaran, day-by-day, hour-by-hour untuk memonitor hal ini.
“Sesuai pengamatan saya, yang paling penting ini di lapangan adalah kepala pasar. Sampai kepala pasar tidak mampu mengendalikan apa yang terjadi di pasar, bahaya. Jadi usulan saya, setiap kepala daerah harus memonitor personal kepala pasarnya,” katanya.
Wagub menerangkan, kepala pasar haruslah orang yang mumpuni dan sangat mengerti terkait dinamika yang terjadi di pasar. Kepala pasar menurutnya juga harus punya wibawa yang baik, jangan sampai terlibat permainan harga, yang menguntungkan sekelompok orang, tapi merugikan banyak orang.
Dirinya berharap Pemda dapat memperkuat koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar para pihak agar mempercepat penerapan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota.
“Program Championship TP2DD pada tahun 2022 diharapkan dapat menginisiasi TP2DD di Sulawesi Utara untuk mendorong wilayah kerjanya menjadi kota digital,” katanya.
Selain itu lanjut Kandouw, ini bertujuan juga agar supaya peta jalan dan rencana aksi dapat segera tersusun dan disahkan dalam bentuk SK Gubernur/Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Kemenko Perekonomian serta Kemendagri secara tepat waktu.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Bank Indonesia Sulut Arbonas Hutabarat menyampaikan, perekonomian nasional pada tahun 2021 mulai menunjukkan indikasi pemulihan dengan tumbuh 3,69% (yoy). Ini jauh membaik, dibanding pertumbuhan tahun 2020 yang terkontraksi 2,07% (yoy).
Sejalan dengan pertumbuhan nasional tersebut, kinerja perekonomian Sulut tahun 2021 juga tumbuh 4,16% (yoy) menguat dibandingkan tahun 2020 yang terkontraksi 0,99% (yoy).
“Faktor pendukung pertumbuhan tersebut terutama adalah perbaikan kinerja industri perdagangan, konstruksi dan transportasi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tersebut didukung oleh aktivitas masyarakat yang lebih baik serta kenaikan belanja modal,” terang dia
Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri ini kata Arbonas, kita perlu lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap tekanan inflasi. Hal ini karena memang secara historis tekanan inflasi menjelang periode HBKN akan cenderung meningkat dengan rata-rata tekanan inflasi pada empat tahun terakhir sebesar 0,39% (mtm) pada periode HBKN.
“Untuk bulan April 2022 ini, beberapa komoditas yang ditenggarai akan menjadi pendorong inflasi adalah komoditas yang harganya diatur pemerintah seperti bahan bakar dan angkutan udara. Sementara komoditas yang harganya bergejolak seperti minyak goreng diperkirakan juga masih mengalami kenaikan, di samping komoditas inflasi inti seperti barang elektronik dan kebutuhan pribadi lainnya yang berpotensi meningkat di tengah pemberlakuan PPN 11%,” jelasnya.
Terkait hal itu, berdasarkan survei pemantauan harga (SPH) yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara sampai dengan minggu pertama bulan April 2022, telah memantau pergerakan kenaikan harga beberapa komoditas seperti cabai rawit, tomat, cabai besar, minyak goreng, daging sapi, dan telur ayam ras.
“Untuk itu, kami berharap bahwa seluruh Kabupaten/Kota dapat memperhatikan perkembangan harga komoditas strategis di masing-masing daerah, serta melanjutkan upaya pemantauan harga serta pasokan terutama pada masa Ramadhan dan Idul Fitri 2022,” tegasnya.
Dalam upaya penanganan inflasi ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulut telah melakukan langkah awal yang baik dengan penyusunan peta jalan pengendalian inflasi 2022-2024.
Peta jalan ini juga telah menjadi pedoman di Kabupaten/Kota dalam penyusunan roadmap serupa di wilayah kerja masing-masing. Menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri ini, pihaknya meng-highlight beberapa sub-program yang kiranya penting kita lakukan bersama.
Masing-masing peningkatan stabilisasi harga dan stok bahan pokok melalui koordinasi pemerintah pusat, daerah, dan satgas pangan, penguatan cadangan pangan pemerintah, fasilitasi distribusi pangan oleh toko tani Indonesia center (TTIC), peningkatan kualitas dan keakuratan data harga dan pasokan, serta menjaga ekspektasi masyarakat melalui komunikasi rutin dan media terpercaya.
Sementara itu, Sekda Bolmong Tahlis Gallang mengatakan, program TPID dan TP2DD ini sangat penting.
“Ya, program ini sangat penting dan strategis, apalagi dalam perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (adv)
