Kotamobagu – Walikota Kota Kotamobagu, Tatong Bara menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Dalam Musrembang Nasional RPJMN ini menurut Walikota membahas lima aspek yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
Kelima aspek tersebut adalah seperti Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan SDM, Penyederhanaan Birokrasi, Penyederhanaan Regulasi dan Transformasi Ekonomi.
“Dalam lima kebijakan tersebut, yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan itu harus sesuai dengan APBD termasuk infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM. Untuk anggaran 2020, sudah ada kebijakan untuk itu,” Ungkap Walikota.
Dirinya juga menambahkan, terkait penyederhanaan regulasi harus dibicarakan dengan DPR.
“Hal itu jangan sampai ada perda yang mengikat kelincahan pemerintah dalam mengambil keputusan”, lanjutnya.
Untuk pengklasifikasian anggaran APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Walikota mencontohkan, misalnya pembangunan Bandara Bolmong, maka ABPD itu harus mengkonekkan bandara ini dengan infrastruktur.
“Misalnya ada jalan, pelabuhan yang dibangun APBN, maka Kabupaten kota harus menganggarkan agar aksesnya terbuka. Sampai pada dana desa agar sirkulasi untuk menuju ke sentra-sentra produksi industri pariwisata terbuka,” ungkapnya.
Untuk transformasi ekonomi kata Walikota, yaitu dengan menekan impor dan menaikan ekspor.
“Nah ini juga untuk semua industri yang ada di daerah, supaya industri yang masuk untuk peningkatan ekspor dan seterusnya. Kedepan kongkrit kita, seperti pembangunan bandara Bolmong, sudah diikuti dengan jalan lingkar Kotamobagu, kemudian pemanfaatan dana yang masuk di RS bandara kita topang dengan pembukaan jalan,” ujarnya. (Bto)
