KRONIK TOTABUAN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu, mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kotamobagu, terkait dengan pelayanan kesehatan dan kinerja RSUD Kotamobagu.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kotamobagu, Syariffudin Mokodongan, dan didampingi Ketua Komisi III DPRD Kotamobagu, Royke Kasenda, serta anggota komisi III lainnya. Bertempat di ruang Paripurna DPRD Kota Kotamobagu, Senin (19/7/2021).
Menurut Wakil DPRD Kotamobagu, Syariffudin Mokodongan bahwa RDP dilakukan karena pihaknya mendapatkan beberapa informasi terkait masalah yang dihadapi oleh pihak RSUD, baik dari tenaga kesehatan (nakes) dan masalah lain yang tentunya harus segera dipikirkan bersama.
“Tentunya kita harus melihat sisi lain dari tenaga kesehatan. Salah satunya menyangkut hak mereka, seperti insentif nakes yang harus menjadi perhatian bersama. Karena mereka adalah garda terdepan dalam proses penanganan Covid-19 di Kota Kotamobagu. Alhamdulillah sudah mendapatkan solusinya, Ada kabar baik dari pihak manajemen RSUD bahwa insentif sudah diproses. Adapun insentif nakes di RSUD Kotamobagu yang belum dibayarkan yakni sejak Desember 2020 sampai Juli 2021 ini,” kata Syariffudin Mokodongan usai melakukan RDP dengan pihak RSUD Kotamobagu.
Selain itu, ia menambahkan bahwa terdapat pula masalah pengelolaan insentif pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi nakes yang merujuk pasien ke Manado, dan itu belum dibayarkan.
“Itu sudah dicarikan solusinya agar supaya hal tersebut diselesaikan. Karena terinformasi bahwa SPPD nakes yang merujuk pasien ke Manado belum terbayarkan sejak Januari. Akhirnya mereka berinisiatif untuk menggunakan uang pribadi,” katanya.
Masalah-masalah tersebut harus segera dipikirkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu agar secepatnya terselesaikan.
“Tidak dibolehkan menggunakan uang pribadi. Karena untuk anggaran SPPD tersebut telah disiapkan oleh daerah. Alhamdulillah, tadi kita sama-sama dengan direktur RSUD Kotamobagu, dengan pihak penanganan Covid-19, sudah berpikir tentang bagaimana kemudian ke depan tenaga kesehatan ini harus mendapatkan perhatian yang lebih dari Pemkot Kotamobagu,” tutupnya.(*)
