BOLMONG– Pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Bolmong dari Bank SulutGo ke BNI, menjadi bahasan dalam rapat fasilitasi permasalahan pengelolaan BUMD terkait penguatan BPD SulutGo, Selasa (29/1/2019) kemarin.
Rapat fasilitasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rapat dipimpin oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Syarifuddin.
Rapat dihadiri Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, Walikota Kotamobagu Tatong Bara, Walikota Manado GSV Lumentut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Edwin Silangen, Direktur Utama PT Bank SulutGo Jefry Dendeng, beserta beberapa Komisaris dan Direksi PT Bank SulutGo.
Pada rapat tersebut, Bupati Bolmong membeber semua alasan terkait kebijakannya memindahkan RKUD.
Baca Juga: Di Hadapan Dirjen Bina Keuangan Daerah, Yasti Beber Alasan Pemindahan RKUD dari Bank SulutGo
Setelah mendengar pemaparan oleh Bupati Yasti, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam, Syarifuddin, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah disebutkan bahwa salah satu alasan kepala daerah menunjuk bank tertentu itu karena berbagai keunggulan yang ditawarkan oleh bank itu.
“Setidaknya ini yang menjadi bahan pertimbangan Bupati Bolmong untuk memindahkan RKUD ke BNI. Satu hal yang ingin saya garis-bawahi yaitu kalau bukan Pemda yang membesarkan Bank SulutGo, maka siapa yang akan membesarkan. Dan kalaupun Pemda beramai-ramai lepas tangan, maka Bank SulutGo akan selesai dan tamat riwayatnya,” kata Syariffudin saat memimpin rapat fasilitasi.
Syariffudin mengatakan, dalam regulasi BUMD termasuk Bank SulutGo pemiliknya yaitu Pemda baik itu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempunyai saham di Bank SulutGo dan menjadi mitra bisnis Pemda.
Dia menjelaskan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri menghindari sedapat mungkin untuk seolah-olah mengambil sikap menunjuk harus di salah satu bank. Hal itu, kata dia, tidak mungkin dilakukan karena merupakan kewenangan kepala daerah.
“Kekuasaan penunjukkan bank sebagai RKUD adalah kuasa dari kepala daerah dan bank mana yang akan dijadikan RKUD itu ada di telunjuknya kepala daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip bisnis yang sehat,” ujarnya.
“Sebagai contoh ada di daerah lain ketika Pemda meminjam di bank lain bunganya masih bisa dengan angka 10%, tapi begitu meminjam di bank BUMD bunganya mencapai 14% dan artinya hal ini pada akhirnya deskresi itu ada di daerah. Tentu dengan memperhatikan apakah efisiensi masa harus meminjam di bank yang bunganya sangat tinggi, sehingga kepala daerah mempunyai deskresi (kewenangan) selaku pemegang kekuasaan keuangan daerah,” katanya. (len)
