KOTAMOBAGU– Pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank SulutGo ke BNI yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) sejak pertengahan 2018 lalu, dikhawatirkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) akan mengganggu bank tersebut dalam menajalankan bisnisnya.
Hal itu dikatakan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Edwin Silangen, pada rapat fasilitasi permasalahan pengelolaan BUMD terkait penguatan BPD SulutGo, Selasa (29/1/2019) lalu, di kantor Kemendagri.
Baca Juga: Sekprov Sulut: Bank SulutGo Merugi Akibat Pemindahan RKUD Bolmong
Ternyata dasar pernyataan itu karena data Bank SulutGo, sekira 2900 Aparatur Sipil Negara (ASN) Bolmong terikat perjanjian kredit dengan bank tersebut.
“Tentunya hal ini tidak akan jadi masalah kalau jaminan gaji tersebut tetap disetorkan ke Bank SulutGo,” kata Silangen.
Sementara itu Direktur Utama (Dirut) Bank SulutGo, Jeffry Dendeng mengungkapkan, dengan kreditur ASN Bolmong sebanyak 2900 itu, jumlah kredit ASN Bolmong mencapai Rp480 miliar.
“Yang menjadi perhatian kita, jika sekira 2900 ASN tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang ke Bank SulutGo, mereka akan berhadapan dengan hukum dan akan kena sanksi BI Checking,” ujar Dendeng.
Baca Juga: Di Hadapan Dirjen Bina Keuangan Daerah, Yasti Beber Alasan Pemindahan RKUD dari Bank SulutGo
Sementara itu, Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan, saat ini sementara bernegosiasi dengan BNI untuk melakukan Take Over Kredit (Memindahkan Kreditur) dan dialihkan ke Bank BNI.
“Karena BNI tidak berhak memotong gaji PNS di Bank SulutGo karena PNS itu yang melakukan perjanjian dengan Bank SulutGo, bukan dengan pihak BNI. Dan BNI-pun tidak diberikan kewenangan oleh PNS untuk melakukan pemotongan. Sedang kami negosiasi,” kata Yasti. (tim)
