KOTAMOBAGU– Wakil Walikota Kotamobagu, Nayodo Koerniawan, mengingatkan seluruh kepala desa (sangadi) supaya berhati-hati mengelola Dana Desa (Dandes) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Itu diungkapkan Nayodo saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) percepatan penataan kewenangan, serta asistensi penyelesaian Perkada dan Perkades tentang kewenangan desa, Jumat (1/11/2019), di Hotel Sutanraja.
“Penggunaan DD dan ADD ini sebenarnya cukup sederhana, namun tetap harus hati-hati. Sebab, dalam konteks keuangan negara, ada koridor-koridor yang mengatur tentang penggunaannya,” ucapnya.
Dikatakannya, kegiatan bimtek yang dilaksanakan ini sangat penting untuk membuka wacana bagi sangadi tentang hak dan kewenangannya.
“Dengan adanya dana desa dan ADD, para sangadi ada yang menganggap bahwa mereka adalah raja. Sebab dengan otoritas dan kewenangan mereka inilah, dapat menyebabkan sebagian atau beberapa orang menyalahgunakan penggunaan dana desa dan ADD,” ujarnya.
Meski demikian lanjut Wawali, dalam penggunaan konteks keuangan negara ada koridor yang mengatur, karena sangadi adalah bagian terpenting dalam perpanjangan tangan pemerintah baik pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal pembangunan.
“Untuk penggunaan dana desa yang penting semua dilibatkan, adakan musyawarah desa, serta harus dikoordinasikan agar program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota dan pemerintah desa itu bisa sejalan,” jelasnya.
Turut hadir pada bimtek yang diprakarsai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) itu, Drs. Sautma Sihombing Msi selaku Kasubdit Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Kemendagri, Pimpinan SKPD, para narasumber, serta para peserta Bimtek se-Kotamobagu. (*/bto)
