BOLMONG– Pembangunan tugu perbatasan antara Kabupaten Bolsel dan Bolmong jadi polemik.
Pemkab Bolmong menentang karena saat ini sedang mengajukan judicial review ke Mahkmah Agung (MA) soal Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 tahun 2016.
Namun beredar informasi, sampai saat ini judicial review dari Pemkab Bolmong ternyata belum teregistrasi di MA.
“Coba cek, belum teregistrasi pengajuan judicial review itu,” ujar sumber resmi, Selasa (31/7/2018).
Kasubag Hukum dan HAam Pemkab Bolmong, Triasmara Akub, belum berkomentar lebih saat dikonfirmasi terkait masalah ini.
“Saya belum bisa komentar banyak soal hal itu. Kalau ada pihak manapun menanyakan hal teknis, itu sudah kewenangan Prof Yusril (Yusril Ihza Mahendra) untuk menjelaskan. Karena pemkab sudah memberikan kuasa dan menunjuk mereka,” kata Triasmara.
Dijelaskan Triasmara, pemkab telah menyiapkan berkas dan menunjuk Prof Yusril Ihza Mahendra.
“MoU dengan Prof Yusril juga telah kami sampaikan ke media. Selain itu, ada surat keputusan bupati tentang penunjukan,” jelasnya. (ahr)
