KOTAMOBAGU- Kesejahteraan Tenaga Harian Lepas (THL) atau tenaga kontrak khusus guru di Kota Kotamobagu belum menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu.
Dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan, nyatanya honor atau gaji para tenaga pendidik yang tersebar di semua sekolah mulai dari SD sampai SMP, belum setara dengan beban kerja mereka.
Sejak tahun 2016- 2019, gaji THL guru sangat kecil. Hanya Rp1 juta per bulan.
Tahun 2020 mendatang, para guru kontrak ini berharap ada kenaikan honor. Minimal sama dengan tukang sapu yang digaji Rp2,5 juta per bulan atau disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Rp3,3 juta.
“Malah THL yang ada di kantor-kantor lain gaji mereka Rp1,5- 2 juta per bulan. Tetapi kami masih tetap Rp1 juta. Harapan kami tahun 2020 ada kenaikan. Disesuaikan dengan yang lain,” ucap sejumlah THL guru kepada Kronik Totabuan minta nama mereka dirahasiakan, Senin (18/11/2019).
Dengan beban kerja tinggi, ditambah tuntutan harus mampu membawa dunia pendidikan Kotamobagu meningkat, gaji Rp1 juta mereka anggap tidak relevan lagi. Apalagi kebutuhan ekonomi rumah tangga juga terus mengalami kenaikan.
“Rp1 juta itu pak kalau kami kredit motor, hanya untuk itu. Bagaimana dengan kebutuhan di rumah? Kalau naik Bentor ke sekolah, ya hanya bisa untuk biaya Bentor setiap bulan. Semoga pemerintah dan DPRD Kotamobagu mendengar keluhan kami,” kata mereka lagi.
Pemerhati Pendidikan, Ikbal Mamonto, menilai upah THL guru yang hanya Rp1 juta sudah tidak relevan lagi dengan beban kerja dan tuntutan kepada para guru.
Apalagi kata dia, saat ini hampir semua sekolah mulai dari SD sampai SMP di Kotamobagu sudah kekurangan guru, dan beban berat diberikan kepada THL atau guru kontrak.
“Kami dapat data, beberapa sekolah bahkan THL guru itu memegang dua mata pelajaran karena guru kurang.”
“Harusnya di antara semua THL yang ada, honor guru yang lebih tinggi. Ini malah terbalik. Kami pertanyakan komitmen pemerintah dan DPRD soal peningkatan mutu pendidikan di Kotamobagu,” katanya.
Walikota Kotamobagu, Tatong Bara, baru-baru ini menyatakan belum ada keputusan untuk menaikkan honor seluruh THL termasuk guru. Apalagi, kata Tatong, jika harus ikut UMP.
“Tidak mudah kita mengikuti UMP untuk honor THL. Karena begitu besar, tapi dana kita terbatas,” kata Tatong.
Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan, pimpinan DPRD maupun anggota Komisi III DPRD Kotamobagu yang membidangi pendidikan, belum berhasil dimintai tanggapan soal harapan para THL guru di daerah ini. (zha)
