KRONIK TOTABUAN, Bolmong – Komisi I DPRD Bolmong menggelar Rapat kerja bersama mitra kerja komisi bertempat di Ruang rapat Badan Musyawarah (BANMUS), Senin (11/11/2024).
Raker tersebut dihadiri oleh para Kepala Dinas Badan serta Asisten I Setda Kabupaten Bolmong Decker Rompas.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I Ingfangtri Manggalupang tersebut, dihadiri sejumlah anggota diantaranya Amri Modeong, Ratna Rahman, Markus Lodewick Pandeirot.
Ingfangtri Manggalupang dalam kesempatannya mengatakan, rapat kerja ini berkaitan dengan Kordinasi, Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan APBD 2024.
“Rapat kerja ini untuk melihat sejauh mana progres dari masing masing OPD mitra kerja komisi, sehingga apa yang masih kurang akan kita dorong untuk dimaksimalkan, apalagi tahun anggaran akan segera berakhir,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi I, Amri Modeong juga meminta sejumlah pimpinan OPD untuk lebih memaksimalkan kinerja terutama pelayanan kepada masyarakat.
“Saya meminta kepada Disdukcapil Bolmong untuk membuka pelayanan hingga ke Kecamatan, agar masyarakat tidak kesulitan dalam pengurusan dokumen,” ujarnya.
Demikian juga kepada Kepala DPMD Bolmong Abdusalam Bonde, Amri berharap, agar bisa memfasilitasi Siskeudes di Desa desa.
Dalam rapat ini sejumlah OPD terlihat memaparkan sejumlah capaian baik kinerja maupun Terget PAD hingga memasuki akhir triwulan IV.
Salah satunya Kepala DMPTSP Fyfiannie Ismayanty Soepredjo. Dalam pemaparannya mengatakan, Hingga triwulan keempat, capaian PAD DMPTSP sudah diangka 80 persen.
“Target PAD DMPTSP ada diangka 350 juta, untuk capaian hingga hari ini sudah diangka 80 persen, insha Allah bisa tercapai karna masih 100 jutaan yang belum masuk, tapinsudah sedang dalam proses,” sebutnya
Sementara untuk dokumen perijinan, DMPTSP sudah menebitkan 2386 ijin terdiri NIB 1315 dan Ijin OSS 650 ijin, demikian juga dengan ijin tenaga kerja kesehatan melalui aplikasi si cantik sudah diangka 314 dan manual 68 ijin.
Demikian juga dengan dinas dinas yang lain, meski berjanji memaksimalkan kinerja, mereka berharap, DPRD dapat menambah anggaran operasional OPD pada tahun anggaran 2025. (*)
