BOLMONG– Guna penguatan peran dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di daerah, Kemendagri RI melalui Pusat Penerangan mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) pelayanan pengaduan dan pengelolaan informasi pada pemerintah daerah.
Kegiatan diselenggarakan di hotel Gamara, Kota Makasar, sejak 18 Maret lalu dibuka Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, DR Bahtiar. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan dan panduan penyusunan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan dalam rangka mewujudkan good goverment.
Menurut Bahtiar, kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan peran dan kapasitas PPID di daerah, serta diharapkan mampu menciptakan pengelolaan informasi yang akurat didalam meningkatkan pelayanan publik.
“Pemerintahan dapat terlihat baik jika memiliki keterbukaan informasi publik. Performa yang baik apabila daerah mampu melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara penuh,” jelas Bahtiar.
Ia juga mengungkapkan, akan bahayanya suatu daerah jika tidak membentuk PPID. Menurutnya, hal itu dapat mengindikasikan daerah tersebut tidak transparan.
“Jika suatu daerah tidak membentuk PPID, maka bisa diindikasikan daerah tersebut tidak transparan dan potensi korupsi masih tinggi,” ungkap Bahtiar
Sementara, Harry Junaidy Moka, yang turut hadir di kegiatan tersebut mewakili Kadis Kominfo Bolmong mengungkapkan, antusias ikut Rakortek tersebut.
Karena menurutnya, selain dapat meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan daerah, kegiatan ini mengevaluasi terkait pembentukkan PPID di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
“Dari 514 kabupaten/kota baru 462 kabupaten/kota yang membentuk PPID. Hampir semua kabupaten/kota di Indonesia Timur sudah membentuk PPID, tinggal 52 kabupaten/kota yang belum membentuk PPID. Bolmong sendiri sudah membentuk PPID sejak tahun 2017 lalu,” ujar Harry yang juga Kabid Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik dalam rilisnya, Kamis (21/3/2019). (len)
