BOLMONG– Pada saat pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV beberapa waktu lalu di lingku Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), ada pakta integritas ditandatangani.
Salah satu poin adalah mampu menyelesaikan masalah aset sesuai rekomendasi BPK RI paling lambat 31 Oktober 2019 mendatang.
Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dalam pelantikan tegas mengatakan, bahwa pejabat yang tidak memenuhi target capaian penyelesaian aset bermasalah di SKPD yang dipimpinnya, akan dievaluasi kembali dan bisa diganti.
“Kita akan evaluasi pejabat yang tidak mencapai target hingga 31 Oktober nanti,” kata Yasti.
Sekretaris Daerah (Sekda) Tahlis Gallang juga menegaskan hal yang sama. Kata Tahlis, pakta integritas yang ditandatangani bersama antara bupati dan pejabat yang bersangkutan telah diterapkan.
“Yang utama adalah penyelesaian aset. Pimpinan SKPD yang memiliki aset bermasalah, sebagaimana tertuang dalam pakta integritas, akan dilakukan evaluasi lagi,” kata Tahlis.
Menurutnya, pejabat-pejabat yang belum lama dilantik tersebut, belum pada kategori aman meskipun dilantik sebagai definitif.
“Memang belum aman. Ada target yang diberikan untuk pimpinan SKPD yang memiliki masalah aset. Penentuannya tanggal 31 Oktober nanti,” ujar Tahlis. (len)
