BOROKO– Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongodow Utara (Bolmut) prihatin dengan adanya kepala desa (Sangadi) yang tersandung hukum akibat keliru dalam pengelolaan dana desa (Dandes).
Entah itu akibat perbuatan yang disengaja maupun kelalaian oknum yang tidak merujuk pada petunjuk teknis pengeloaan anggaran yang bersumber dari APBN itu.
Di Kabupaten Bolmut sendiri, sudah beberapa sangadi yang tersandung kasus. Satu di antaranya sudah bersatatus terdakwa, sementara yang lainnya sedang bergulir di kejaksaan.
Karena itu, Anggota Komisi I DPRD Bolmut, Abdul Eba Nani, menghimbau agar para sangadi dalam mengelola Dandes untuk tidak mengabaikan petunjuk teknis.
Selain itu menurut personil PAN Bolmut ini, pemerintah desa jangan sungkan-sungkan konsultasi dengan instansi teknis, ataupun dengan kejaksaan dalam menafsirkan setiap regulasi terkait Dandes.
“Jika tidak mau masuk bui, maka harus mengikuti prinsip pengelolaan secara transparan, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Banyak-banyaklah konsultasi dengan instansi teknis. Bila perlu dengan pihak kejaksaan agar tidak bermasalah di kemudian hari,” papar Eba.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bolmut, Fadli Usup mengatakan, pihaknya sejak awal sudah sering mengingatkan dan memberikan pembinaan kepada seluruh sangadi agar dapat mengelola Dandes sesuai aturan yang berlaku. Begitu juga dengan pekerjaan Dandes harus swakelola dan tidak bisa lewat pihak ketiga.
“Selalu ada pendampingan dari DPMD terkait pengelolaan Dandes. Kami juga sudah melakukan studi banding dan Bimtek kepada seluruh sangadi, Sekdes dan BPD di salah satu desa pengelola Dandes terbaik secara Nasional,” ujar Fadlli. (vid)
