Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KKP Sjarief Widjaja, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti, dan Koordinator Staf Khusus SATGAS 115 Mas Achmad Santosa.
Dalam pertemuan antar kedua negara tersebut, Menteri Susi menjelaskan program pengelolaan perikanan yang telah dilakukan oleh Indonesia, khususnya mengenai pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF). Menanggapi hal tersebut, Menteri Thani menyampaikan penghargaannya kepada Indonesia.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Persatuan Emirat Arab menaruh perhatian yang besar terhadap penurunan stok sumber daya ikan secara global yang mengancam ketahanan pangan global. Untuk itu, seiring dengan kepemimpinan Persatuan Emirat Arab (PEA) dalam Indian Ocean Rim Association (IORA) periode 2019-2021, PEA mengajak Indonesia untuk bekerja sama menjalankan program IORA agar dapat berjalan dengan baik dan sukses.
Menteri Thani juga membahas mengenai penanaman kembali (reboisasi) mangrove dan gua buatan (artificial caves) di laut sebagai salah satu program penyelamatan terumbu karang. Ia mengusulkan kebijakan untuk mewajibkan para pemilik kapal agar menjaga keberlangsungan perikanan beserta ekosistemnya.
Untuk itu, saat ini PEA telah melakukan perlindungan terhadap dugong sebagai hewan yang dilindungi pada kawasan konservasi, yang meliputi 7 persen dari total wilayah laut PEA. Selain itu, PEA juga tengah mengembangkan pengelolaan sektor budidaya dan aktif melaksanakan program pembersihan sungai Nil di Mesir.
Sejalan dengan inisiatif tersebut, Menteri Susi mengajak PEA untuk turut mendukung Indonesia dan negara-negara lainnya dalam meningkatkan kesadaran global tentang isu kejahatan perikanan lintas batas. PEA diharapkan turut serta untuk aktif menyampaikan permasalahan ini dalam forum-forum global.
Menteri Susi kemudian juga menyampaikan pandangannya terkait ratifikasi Port State Measures Agreement (PSMA). Menurutnya, ratifikasi PSMA saja tidak akan efektif mengurangi praktik IUUF selama transshipment tidak dilarang di laut lepas.
“Walaupun saat ini PSMA sudah dinyatakan berlaku secara global, tetapi kapal-kapal yang terindikasi penangkapan ilegal itu akan menghindar untuk masuk ke pelabuhan. Oleh karena itu, solusi yang paling memungkinkan untuk membasmi IUUF secara efektif adalah dengan cara melakukan pelarangan transshipment,” ujarnya.
Adapun dukungan yang dapat dilakukan PEA yakni salah satunya dengan memprovokasi negara-negara lainnya seperti Afrika dan Pasifik untuk bergabung dalam gerakan untuk mendukung pengakuan akan adanya kegiatan lintas batas negara yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan. (ahr)
