MANADO, kroniktotabuan.com – Mengoptimalkan program kegiatan YSK-Viktory pada tahun 2026 mendatang, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026.
KUA-PPAS APBD 2026 telah disepakati melalui rapat paripurna yang yang digelar di kantor DPRD Provinsi Sulut, Selasa 18 November 2025.
Untuk diketahui ada delapan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulut di tahun 2026 yaitu:
1. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM.
2. Peningkatan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
3. Pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor pertanian, perikanan dan UMKM.
4. Peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
5. Pengembangan pariwisata dan budaya berbasis kearifan lokal.
6. Stabilisasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
7. Pemenuhan energi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
8. Peningkatan ekonomi dan investasi daerah.
Dalam sambutanya di rapat paripurna, Gubernur Yulius menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulut. Gubernur menjelaskan dokumen KUA–PPAS 2026 telah diselaraskan dengan arah kebijakan nasional. Dokumen yang ditandatangani menjadi dasar seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan RKA 2026
“Arah pembangunan Sulut tahun 2026 yakni penguatan sumber daya manusia, agrobisnis, dan pariwisata yang didukung regulasi dan inovasi. Sekaligus menjadi komitmen bersama eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan Sulut yang efektif dan tepat sasaran,” ujar Yulius.
Sebelumnya, Sekprov Sulut Tahlis Gallang pada saat pembahasan KUA-PPAS bersama Banggar DPRD Bolmong menjelaskan kondisi anggaran untuk tahun 2026 mendapat potongan dari pemerintah pusat seperti dana transfer daerah. Sehingga Pemprov Sulut melakukan penghematan luar biasa.
“Tiap kegiatan di masing-masing SKPD juga mengalami pemangkasan karena dampak dari pengurangan anggaran secara menyeluruh semua daerah. Tapi, walaupun dana transfer berkurang, ada rasionalisasi pada pendapatan asli daerah. Pemerintah provinsi Sulut tetap optimis bisa mencapai sasaran dan indikator makro pembangunan daerah,” jelas Sekprov TG ini.
Sekedar informasi, KUA-PPAS Tahun 2026 yakni, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.3.165.235.721.995, belanja daerah direncanakan Rp.2.974.612.390.563. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp.20.000.000.000, pengeluaraan pembiayaan sebesar Rp.210.623.331.432. (Chipta Molanu)
