BOLMONG – Dugaan suap berbanderol Rp1,8 Miliar yang diungkap delapan LSM yang tergabung dalam Aliansi LSM Bogani Bolmong, akan ditindaklanjuti Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara.
Hal ini sebagaimana dikatakan Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi wartawan. “Nanti akan dilidik,” ujar Ibrahim, Jumat (4/8).
Seperti diketahui, delapan LSM yang terdiri dari LSM Merah Putih, Snak Markus, Generasi Bela Pancasila, Aliansi Indonesia, Guntur, LAKI, Penjara dan BMCM, mulai mengungkap aliran dana Rp1,8 miliar terkait dugaan suap menyuap untuk memuluskan proses perizinan PT Sulenco Bohusami Cement.
Bahkan, koordinator Aliansi LSM Bogani Yusuf Mooduto membeber ada dugaan keterlibatan pejabat, mantan pejabat dan oknum anggota DPRD Bolmong aktif pada aliran dana tersebut.
Aliansi LSM Bogani juga keputusa melaporkan dugaan kasus itu ke aparat penegak hukum telah dicapai delapan LSM ini melaluio rapat internal. “Setelah melakukan rapat internal, kami yang terdiri dari delapan LSM, Senin 7 Agusutus 2017 resmi akan melaporkan permasalahan ini ke aparat hukum,” kata Yusuf.
Dirinya juga menyinggung soal langkah lima fraksi di DPRD yang akan melaporkan delapan LSM karena telah menuding ada oknum anggota DPRD menerima aliran dana suap.
“Saya sarankan DPRD belajar lagi Undang-undang MD3,” kata Yusuf.
Menurut Yusuf, jika mereka mau melapor atas nama lima fraksi itu adalah langkah yang keliru karena fraksi bukan alat kelengkapan dewan. “Fraksi adalah perpanjangan tangan partai, sementara saya tidak pernah menyebut fraksi dan partai. Jadi kalau fraksi yang melapor, itu salah. Dan mereka harus belajar lagi undang-undang supaya lebih cerdas dan pintar,” kata Yusuf.
Yusuf kembali menegaskan, yang terlibat adalah oknum anggota DPRD, bukan lembaga atau partai. “Saya menyebut oknum, kalau oknum berarti bicara perorangan. Dan saya melihat, agaknya ada oknum yang berlindung dibawah institusi dprd karena ketakutan. Yah sudah, merasa saja,” pungkas Yusuf. (ahr)
