MANADO, kroniktotabuan.com – Upaya pencegahan korupsi di Sulawesi Utara (Sulut) merupakan bentuk komitmen Gubernur Yulius Selvanus, dalam menjalankan pemerintahan yang bersih.
Kedatangan dua pejabat tinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang CJ Rantung kantor Gubernur, Rabu 26 November 2025, jadi pusat perhatian dalam agenda rapat koordinasi supervisi pencegahan korupsi dan peningkatan integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Dua pejabat tinggi itu adalah Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, dan Sekretaris Jendral (Sekjen) KPK Cahya H Harefa.
Sementara hadir pada pelaksanaan rakor KPK ini, Wakil Gubernur Viktor Mailangkay, Ketua DPRD Fransiscus Silangen, Sekprov Sulut Tahlis Gallang, pimpinan OPD, Anggota Dewan Sulut, serta staf khusus.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubenur Viktor Mailangkay menyampaikan sambutan Gubernur Yulius Selvanus, atas nama pemerintah menyampaikan ucapan selamat datang kepada KPK RI.
Ia mengatakan kehadiran KPK di Sulut adalah energi positif dan menjadi penanda kuat untuk kemajuan daerah, karena rapat koordinasi ini memiliki esensi untuk pencegahan korupsi di lingkup Pemprov Sulut.
“Kami siap membuka diri dan berkomitmen penuh memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kepercayaan publik,” katanya.
Lanjutnya, pertemuan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi Pemprov Sulut dan KPK. Untuk itu, Ia berharap kolaborasi dan supervisi KPK dapat menjadi fasilitator khusus untuk menjalankan sistim tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, demi kebaikan dan kemajuan bersama.
“Kami siap menerima rekomendasi perbaikan, karena kita juga memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin bersih, profesional dan akuntabel untuk masyarakat Sulut,” jelasnya.
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam sambutanya menyampaikan budaya anti korupsi harus dibentuk sejak awal. Pemerintah daerah harus menjadi teladan dengan sistim yang transparan dan bebas dari penyimpangan.
“Pendidikan anti korupsi dimulai dari dasar atau sejak dini,” katanya.
Kemudian Ibnu juga menyampaikan esensi dan dampak korupsi yang dapat merusak jati diri daerah dan bangsa ini. Sehingga itu, dalam penanganannya, KPK memiliki strategi trisula Pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni pendekatan, pencegahan dan penindakan.
“Kami berharap Sulut aman dan baik-baik saja serta tidak ada korupsi,” harap Wakil Ketua KPK RI ini.
Sementara itu, Sekjen KPK Cahya H Harefa menekankan pentinya sistim adimistrasi yang solid dan kepatuhan terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel.
“Perlu tata kelola yang solid, akuntabel dan terintegrasi dengan sistim pengawasan yang kuat,” katanya.
Sekedar diketahui, KPK menyoroti sejumlah aspek krusial untuk segera harus dibenahi, pelaporan LHKPN, digitalisasi layanan publik, perbaikan sistim barang dan jasa serta transparansi anggaran. (Chipta Molanu)
