MANADO– Penertiban sejumlah lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sejumlah wilayah yang dilakukan Kepolisian Daerah (Polda) Sulut, mendapat tanggapan Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Gubernur Sulut Olly Dondokambey, nantinya siap memproses surat izin pertambangan untuk masyarakat, terutama di Desa Tanoyan, lokasi Potolo dan Ratatotok Minahasa Tenggara.
Hal itu disampaikan Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Lumowa usai melakukan pertemuan terbatas dengan Gubernur Olly Dondokambey, Rabu (18/3/2020) siang, sebagaimana dilansir dari tribratanewspoldasulawesiutara.com
“Itu semua atas ketanggapan Pak Gubernur yang siap memproses surat izin usaha pertambangan bagi masyarakat,” ujar Lumowa.
Gubernur kata Lumowa, akan percepat proses izin atau legal usaha pertambangan rakyat, agar ke depan masyarakat makin sejahtera karena melakukan pengolahan tambang secara mandiri dan legal.
“Dimulai dari penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Setelah itu masing-masing penambang ajukan izin dengan segala kosekuensi yang harus dilaksanakan oleh penambang,” kata Lumowa.
Dia menjelaskan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat, contohnya tidak merusak hutan atau lingkungan, memperhatikan syarat keselamatan petambang, dan memenuhi segala aturan pertambangan.
“Kalau semua itu dipatuhi, maka masyarakat akan makin sejahtera dan usaha tambang menjadi legal. Sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat hingga turun temurun,” tandasnya. (*)
