KOTAMOBAGU – Ketua DPRD Kotamobagu Meiddy Makalalag dan Penjabat (Pj) Walikota Kotamobagu, Asripan Nani, menghadiri penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan seminar nasional.
Kegiatan yang dihadiri Presiden Joko Widodo, berlangsung di Cendrawasih Room–Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Senin 8 Juli 2024.
Inspektur Daerah Kota Kotamobagu, Yusrin Mantali, mengatakan, seminar nasional atas penyampaian hasil pemeriksaan BPK kali ini diikuti, Pj Wali Kota Kotamobagu, Asripan Nani dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Meiddy Makalalag.
“Hari ini Pj. Wali Kota Kotamobagu, Bapak Asripan Nani, didampingi Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Bapak Meiddy Makalalag, mengadiri kegiatan penyampaian hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan negara dan seminar nasional, yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat,” tuturnya.
Selain Presiden Joko Widodo, Yusrin menuturkan, kegiatan ini juga dihadiri Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju.
“Kegiatan ini dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin, Ketua DPR RI, Puan Maharani, Ketua BPK – RI, Isma Yatun, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, para Ketua DPRD Provinsi se–Indonesia, para Bupati dan Wali Kota serta Ketua DRD Kabupaten/Kota se–Indonesia,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada BPK yang telah melakukan pemeriksaan keuangan dan seluruh jajaran pemerintah pusat hingga daerah.
“Pertama – tama saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta terima kasih kepada BPK RI, yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi Pemeriksaan, juga saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian dalam laporan,” terangnya.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan Prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik, ini uang Rakyat, ini uang Negara. kita harus menyadari bahwa setiap Tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga menjalankan APBN dan APBD secara baik, serta mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” harapnya. (adv)
