MANADO, kroniktotabuan.com – Pejabat eselon II di lingkup Pemprov Sulut mulai harap-harap cemas. Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay dikabarkan segera merombak kabinet pimpinan OPD.
Kabar ini kencang berhembus setelah hasil assesment pejabat eselon dua sudah dikantongi. Pemprov Sulut pun saat ini tinggal menunggu persetujuan teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“Kalau sudah ada Perteknya baru kita laporkan untuk proses pelantikan,” ujar Pj Sekprov Sulut, Tahlis Gallang, Selasa 4 November 2025.
Sekprov menjelaskan, hasil asesment pejabat eselon II Provinsi Sulut sudah ada. Namun, untuk proses selanjutnya masih menunggu hasil assesment enam orang peserta dari kabupaten/kota.
“Kita masih menunggu hasil assesment peserta dari kabupaten dan kota,” katanya.
Lanjutnya, ada 38 peserta job fit. Dari jumlah itu 22 orang sudah mengikuti assesment di BKN dan 10 orang lainnya sudah mengantongi hasil assesment.
Tahlis juga mengungkapkan bahwa untuk saat ini juga ada sekitar 17 jabatan eselon II masih dijabat pelaksana tugas atau Plt . Dengan begitu, hasil job fit ini belum mampu mengisi semua jabatan yang kosong saat ini. Sehingga akan tetap diisi oleh Plt.
Jabatan kosong itu lanjut Tahlis, akan diisimelalui mekanisme Seleksi terbuka (Selter) ataupun melalui pemberlakuan manajemen talenta di awal tahun 2026 nanti.
“Ini sementara disiapkan oleh BKD. Mudah-mudahan di awal tahun manajemen talenta sudah siap, sehingga kapan pun terjadi kekosongan, Pak Gubernur bisa langsung menetapkan pejabat definitif,” pungkasnya.
Sementara itu, informasi mutasi jabatan di lingkup Pemprov Sulut kian kencang. Publik pun menanti gebrakan Gubernur YSK untuk melakukan penyegaran pimpinan OPD. Apalagi saat ini berbagai desakan muncul dari berbagai kalangan baik dari akademisi, tokoh masyarakat dan partai pengusung maupun tim sukses.
Mereka menilai kepala OPD saat ini masih wajah lama era pimpinan sebelumnya. Untuk mensukseskan program Gubernur YSK dengan secara langsung menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensi dan memiliki integritas serta tidak pernah bermasalah hukum.
Sebab menurut mereka, kian lama melakukan mutasi pejabat maka semakin kencang juga mereka melakukan manuver.
“Kami mendorong bapak Gubernur untuk segera melakukan rolling jabatan,” ujar salah satu akademisi Sulut ini.
(Chipta Molanu)
