BOLMONG– Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) terus melakukan pembenahan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan keuangan tahun 2018.
Pemkab Bolmong tak ingin mendapat opini disclaimer seperti pengelolaan keuangan daerah tahun 2017 lalu. Prioritas pembenahan adalah masalah aset. Karena aset selalu menjadi temuan yang berulang setiap tahun.
Sekertaris Daerah (Sekda) Tahlis Gallang mengatakan, untuk tahun 2018 ini persoalan aset akan dibenahi sampai tuntas. Dua SKPD menjadi perhatian serius yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Fico Mokodompit menambahlan, saat entry meeting dengan BPK RI, semua menyangkut Surat Pertanggungjawaban (SPj) ditekankan untuk dipenuhi.
“Yang banyak dibahas bersama BPK RI soal SPj sebelum ada pemeriksanaan reguler sudah harus diteliti,” ungkapnya. (len)
