MANADO, kroniktotabuan.com– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut melakukan entry meeting pemeriksaan kepatuhan terinci atas belanja daerah tahun anggaran 2024 sampai dengan triwulan III tahun anggaran 2025 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut).
Kegiatan entry meeting yang berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur, Rabu, 22 Oktober 2025, turut juga dilakukan pemeriksaan kinerja atas kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan pada tahun anggaran 2020 sampai dengan semester I tahun 2025.
Wakil Gubernur Viktor Mailangkay yang memimpin pertemuan itu menyampaikan, Pemerintah Provinsi Sulut menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan dari BPK. Apalagi lanjut Wagub, pemeriksaan ini sebagai langkah penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Pemeriksaan dari BPK bukan hanya menjadi proses evaluasi, tetapi juga momentum untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah,” kata Wagub.
Dengan begitu lanjut Wagub, hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar yang kuat dalam memperbaiki kinerja dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Pentingnya kolaborasi dan keterbukaan seluruh perangkat daerah dalam memberikan data serta informasi yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa,” harap Wagub.
Sementara itu, Sekprov Sulut Tahlis Gallang mengatakan Pemerintah Provinsi Sulut akan terus berkoordinasi dengan tim pemeriksa agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai ketentuan.
“Seluruh perangkat daerah siap mendukung pelaksanaan pemeriksaan dengan menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu,” kata Sekprov Sulut ini.
Pemeriksaan BPK RI ini meliputi aspek kepatuhan terhadap pelaksanaan belanja daerah, serta evaluasi atas kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Sulawesi Utara selama lima tahun terakhir.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap dapat terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta memastikan setiap kebijakan dan anggaran yang dikelola memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (Chipta Molanu)
