BOLMONG– Penanganan stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) diapresiasi Pemerintah Pusat pada kegiatan lokakarya evaluasi pelaksanaan strategi nasional percepatan pencegahan stunting oleh Setwapres di Jakarta, 23- 26 November 2020.
Dari empat lokus stunting di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), hanya kabupaten Bolmong yang mendapat undangan pada kegiatan tersebut.
Kepala Bappeda Bolmonh melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Susanti Hadji Ali mengatakan, Pemkab Bolmong terundang di Lokakarya Stranas Penurunan Stunting karena Bolmong salah satu yang telah melaporkan billage score card konvergensi stunting di 200 desa pada tahun 2019.
“Penginputan data di aplikasi baru di tahun 2020 KPM Bolmong sudah menginput data melalui elektronik Human Development Worker (eHDW) terdata 12.706 desa telah mengentri dan Bolmong salah satu yang sudah mengentri dari 74.957 desa di seluruh Indonesia,” ungkap Susanti.
Lebih lanjut dia mengatakan, kehadiran Pemkab Bolmong pada kegiatan lokakarya tersebut tak lain untuk merumuskan strategi penanganan stunting sampai angka 14 persen pada tahun 2024.
“Pemkab Bolmong fokus menangani persoalan stunting ini karena akan menentukan generasi penerus dimasa mendatang,” tambahnya.
Menurutnya, Pemkab Bolmong selama dua tahun telah melakukan delapan aksi konvergensi penanganan stunting dengan hasil yang positif.
“Sehingga Pemkab Bolmong diundang mengikuti workshop penguatan kelembagaan, pemantauan, benchmarking dan pembelajaran antar daerah dalam pelaksanaan aksi konvergensi di Ambon 18-21 November 2020 oleh Kementerian Dalam Negeri RI.”
“Bolmong diminta untuk dapat memaparkan delapan aksi penanganan konvergensi/intervensi penanganan stunting secara terintegrasi dan lokakarya evaluasi pelaksanaan strategi nasional percepatan pencegahan stunting di Jakarta,” katanya. (len)
