MANADO, kroniktotabuan.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi memberikan klarifikasi terkait batalnya kehadiran Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling (YSK), dalam agenda Safari Natal di Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Juru Bicara Pemprov Sulut, Denny Mangala, menegaskan bahwa pembatalan tersebut murni disebabkan cuaca ekstrem, bukan karena faktor lain atau alasan politis.
Mangala yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Kominfo sekaligus Asisten I Pemprov Sulut, mengungkapkan bahwa agenda Safari Natal sejatinya telah dipersiapkan jauh hari, lengkap dengan koordinasi bersama pemerintah kabupaten setempat.
Menurut jadwal, Gubernur YSK dijadwalkan berkunjung ke Talaud pada 8 Desember, lalu melanjutkan agenda ke Sangihe. Semua kesiapan teknis juga telah dituntaskan.
“Pemprov telah menyiapkan penerbangan charter Wings Air karena tidak ada penerbangan komersial ke dua wilayah tersebut pada tanggal yang dimaksud. Bantuan sosial juga sudah lebih dulu dikirimkan,” ujar Mangala.
Tim Protokol Pemprov Sulut bahkan telah diberangkatkan lebih awal menggunakan kapal laut dan sudah berada di lokasi. Namun pada 7 Desember, Pemprov menerima peringatan resmi BMKG mengenai potensi cuaca ekstrem, termasuk larangan penerbangan dan peringatan gelombang laut tinggi di wilayah kepulauan.
Menindaklanjuti peringatan tersebut, Pemprov Sulut segera menggelar rapat internal dan memutuskan menunda keberangkatan Gubernur demi keselamatan.
“Kondisi cuaca pada hari-hari berikutnya juga tidak memungkinkan. Gelombang laut tinggi dan tidak adanya moda transportasi yang aman membuat perjalanan sangat berisiko,” jelas Mangala.
Meski Gubernur YSK tidak hadir langsung, perayaan Natal di Talaud dan Sangihe tetap dilaksanakan. Acara dipimpin oleh masing-masing bupati, sementara sambutan resmi Gubernur dibacakan dalam kegiatan tersebut.
Bantuan sosial yang telah dikirim sebelumnya juga tetap didistribusikan kepada masyarakat atas nama Pemerintah Provinsi Sulut.
Mangala menegaskan bahwa isu yang menyebut Gubernur tidak peduli terhadap wilayah kepulauan adalah tidak benar. Pembatalan dilakukan semata-mata karena pertimbangan keselamatan dan mengikuti peringatan BMKG.
Pemprov Sulut menilai keputusan ini sekaligus menjadi edukasi agar masyarakat selalu mematuhi peringatan cuaca ekstrem, dan menghindari perjalanan berisiko.
“Pemerintah Provinsi berkomitmen menjadi teladan dalam mematuhi imbauan keselamatan. Keselamatan masyarakat adalah prioritas,” tegas Mangala.
(Chipta Molanu)
