MANADO, kroniktotabuan.com – Sulawesi Utara (Sulut) menjadi tuan rumah Sarasehan Nasional Obligasi Daerah. Forum yang mempertemukan Pemerintah daerah, akademisi dan lembaga keuangan digelar di ruang CJ Rantung kantor Gubernur Sulut, Rabu 19 November 2025.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sulut Yulius Selvanus memaparkan data pembangunan fiskal. Ia menegaskan kehadirannya untuk menyampaikan data faktual kondisi pembangunan dan fiskal Sulawesi Utara.
“Saya menyampaikan klarifikasi atas dinamika peryataan seorang anggota DPR RI. Sebagai seorang pemimpin harus berani menghadapi persoalan dan mengambil keputusan dalam situasi sulit,” tegas Yulius Selvanus.
Gubernur memaparkan kekuatan geografis dan demografis Sulut. Untuk wilayah laut 73,25 persen dengan luas 14,5 ribu km dan penduduk 2,6 juta jiwa, yang berbatasan langsung dengan Filipina dan Kawasan Asia Pasifik, diapit dua jalur strategis ALKI II dan ALKI III.
“Ini menjadi peluang Sulawesi Utara menjadi hubungan logistik dan ekonomi regional,” ujarnya.
Lanjut Yulius menjelaskan bahwa dalam Visi RPJMD 2025–2029, target pertumbuhan ekonomi 7,8 sampai 8,08 persen di 2029, Kalau saat ini 5,64 persen. Kemudian peningkatan daya saing daerah dengan target indeks 7,69.
“Semua target membutuhkan pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan. Sehingga kita fokus pada ketahanan pangan, energi dan air,” katanya.
Sementara tantangan keuangan daerah mulai dari penurunan signifikan transfer ke daerah (TKD). Pada tahun 2025 TKD sekitar Rp 14 Triliun, sedangkan 2026 menjadi Rp 11 triliun. Kondisi ini menempatkan Sulut pada kategori kapasitas fiskal rendah sesuai PMK No. 65 Tahun 2024.
Meski demikian, Gubernur Yulius menawarkan opsi obligasi daerah sebagai solusi alternatif pembiayaan. Salah satunya potensi tambang emas sebagai salah satu elemen yang memperkuat keyakinan.
“Negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Inggris, dan AS telah lama menggunakan obligasi sampai level kota,” ujarnya
Pada kesempatan itu, Gubernur Yulius mengapresiasi dan memuji kepada penyelenggara Badan Anggaran MPR RI yang mendorong inovasi pembiayaan pembangunan melalui mekanisme obligasi. Untuk itu, Ia berharap hasil Sarasehan ini dapat mendorong keberanian mengambil langkah inovatif demi percepatan pembangunan.
“Sarasehan diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan visioner untuk Sulut dan Indonesia,” tandas Yulius. (Chipta Molanu)
