KRONIK TOTABUAN – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut, kembali berhasil diraih oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), Senin (15/5/2023).
Predikat WTP ini berhasil diraih Pemkab Bolmong untuk yang ketiga kalinya setelah pertama kali mendapatkannya tahun 2020 lalu.
Opini tersebut diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Arief Fadillah S.E M.M, CSFA kepada Penjabat Bupati Bolmong Limi Mokodompit yang juga turut didampingi Ketua DPRD Bolmong, Welty Komaling atas LKPD 2022.
Dari raihan ini, tentunya tak sedikit yang bertanya, siapa tokoh birokrat dibalik opini WTP ini.
Dia adalah Tahlis Gallang yang juga saat ini merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong.
Tahlis Gallang dianggap berhasil membawa Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) keluar dari zona merah atas pengelolaan keuangan serta persoalan aset.
Kerja keras tim, perlahan mulai mampu mengurai aset yang nilainya mencapai puluhan miliar itu, mampu diungkap, atau bisa dibilang berhasil melerai benang kusut yang selama ini menjerat Bolmong.
Kabupaten Bolmong yang juga Induk dari Bolaang Mongondow Raya (BMR) ini, baru saja mempertahankan opini WTP ketiga kalinya atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2022.
Opini WTP bukan sekedar kompetisi bergengsi di lingkup pemerintahan daerah di Indonesia, tapi merupakan satu kewajiban.
Puluhan tahun berada di zona merah, namun Pemkab Bolmong perlahan mampu keluar.
Di Indonesia, sebutan orang “gila” dalam penataan birokrasi sudah awam disematkan pada sosok birokrat yang pernah dipercayakan sebagai Sekda di tiga daerah yang berbeda ini. Ada diksi kata “gila” karena memang mendapat amanah untuk mengurus daerah bukan hal yang mudah.
Saat menjabat Sekda perdana di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), alumni IPDN angkatan lima ini, mampu menunjukan kemampuannya dalam bidang pengelolaan keuangan. Itu terbukti Kabupaten Bolsel mampu meraih opini WTP.
Setelah pindah di Kota Kotamobagu, Tahlis juga menunjukan hal yang sama. Ia mampu menjadi leader dalam bidang pelaporan atas penggunaan dana kepada BPK RI.
Pada tahun 2018 setelah hengkang dari Kotamobagu dan bergeser ke Kabupaten Bolmong, Tahlis bersama tim mulai menata problem atas pengelolaan keuangan hingga persoalan aset.
Terbukti atas kerja keras tim yang dibentuk, aset mampu diungkap.
Bukan hanya terlibat di atas kertas, tapi ikut terlibat langsung menangani aset yang menjadi problem serius di Pemkab Bolmong.
Dengan segudang tantangan dan tanggung jawab, Tahlis mampu menjawabnya.
Jawaban paling berkelasnya adalah prestasi yang ditorehkan berkat kerja keras dan mampu membawa Bolmong keluar dari zona merah.
Alhamdulillah, musim yang penuh drama saat itu sudah dilewati. Tetapi kami terus berjuang untuk menunjukan bahwa Pemkab Bolmong tidak tinggal diam. Kami terus bekerja dan berhasil membawa Bolmong meraih WTP.
Tahlis sendiri sosok yang lebih banyak diam dalam bekerja. Bahkan Ia jarang terekspos di setiap momentum.(*)
