BOLSEL, kroniktotabuan.com – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Deddy Abdul Hamid, menghadiri peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan pembukaan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2026 yang digelar di Graha Bumi Beringin, Manado, Rabu (25/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Sulawesi Utara serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sulut. Agenda juga dirangkaikan dengan pengukuhan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulut oleh Gubernur Sulawesi Utara.
Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat dalam mewujudkan pemerataan layanan hukum serta pembangunan daerah yang berkeadilan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi, terima kasih atas gerak cepat ini hingga terwujudnya pos hukum, dan selamat bergabung dengan Forkopimda,” ujar Gubernur.
Ia menyebut keberadaan Posbankum akan memberikan dampak besar bagi masyarakat dalam penyelesaian persoalan hukum. Menurutnya, hukum harus ditegakkan dan menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur juga berharap Posbankum dapat bekerja secara adil dan profesional dalam menjembatani berbagai persoalan hukum di tengah masyarakat, termasuk memberikan perlindungan terhadap buruh. Selain itu, kehadiran paralegal di setiap desa/kelurahan dinilai menjadi fondasi penting dalam melindungi hak-hak masyarakat dan mencegah konflik sosial akibat minimnya pemahaman hukum.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulut, Hendrik Pagiking, menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terbentuk 1.839 Posbankum di 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Ia menambahkan, layanan Posbankum Sulut saat ini berada pada posisi ketiga secara nasional.
Pada tahun 2026, sebanyak 2.810 paralegal akan dilatih dalam dua angkatan, dengan 1.500 peserta mengikuti pelatihan pada tahap pertama yang dimulai pekan ini.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa pembentukan Posbankum bukan sekadar seremoni, tetapi langkah konkret menghadirkan layanan hukum yang merata. Ia menyebut sekitar 15 ribu kasus telah terselesaikan melalui Posbankum.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid menyatakan kehadiran Pemerintah Kabupaten Bolsel menjadi bentuk komitmen dalam memperkuat layanan hukum bagi masyarakat. Ia berharap pelatihan paralegal dapat melahirkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu memberikan akses keadilan hingga tingkat desa.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulut dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulut terkait pelayanan hukum dan pembentukan produk hukum daerah. (Sudarto Manoppo)
