JAKARTA – Sekretaris Perusahaan Perusahaan Umum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan rencana pemecatan seratus karyawan di tubuh perusahaan tak berkaitan dengan pandemi Covid-19. Ia menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan mekanisme penilaian kerja dari hasil key performance indicator (KPI) masing-masing pegawai.
“Hal ini tidak ada kaitannya dengan pandemi Covid-19 karena bisnis Bulog tidak terganggu dengan adanya pandemi ini,” ujar Awaludin dalam pesan pendek yang diterima Tempo melalui humas perusahaan, Jumat (26/06/2020).
Kabar soal pemecatan ini sebelumnya disampaikan langsung oleh Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas. Buwas mengatakan karyawan yang dimaksud memiliki potensi merugikan perusahaan.
Awaludin mengimbuhkan, terkait rencana pemutusan hubungan kerja, hal itu merupakan sanksi yang sudah diterapkan perusahaan bagi karyawan yang memang melakukan pelanggaran.
“Dan ini menunjukkan bahwa prinsip reward dan punishment berjalan di perusahaan ini,” ucapnya.
Dalam rapat kerja bersama DPR, kemarin, Buwas kembali menyinggung rencana pemecatan seratus karyawan yang dinilai berkinerja buruk dan ditengarai menjadi mafia. Saat ini, Buwas pun sedang meminta bantuan kajian hukum dari Polri untuk melakukan pengusutan.
Ia melanjutkan, pemecatan itu harus dilakukan lantaran apa yang dilakukan anak buahnya dinilai tak bisa ditolerasi dan bisa membebani perusahaan. “Bukan berarti saya galak, tapi ini harus dibersihkan karena kalau tidak nanti bisa menjadi penyakit menular,” ujar dia.
Buwas mengatakan selalu melakukan evaluasi di internal perseroan. Sehingga, orang yang bertahan di dalam perusahaan pangan BUMN itu bisa dipastikan merupakan pihak memiliki integritas dan berkualitas. Di samping itu, karyawan mesti mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemegang amanat negara.(*)
