KRONIK TOTABUAN – Jumat, 6 Oktober 2023, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kotamobagu Sofyan Mokoginta, memimpin rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama (FKPKU) BPJS Kesehatan ruang kerja wakil wali kota.
Kegiatan tersebut dihadiri Kacab BPJS Kesehatan Tondano Raymond Jerry Liuw, Kacab BPJS Kotamobagu Raegen Richard Polii serta 9 pimpinan OPD Pemkot.
“Di forum tersebut membahas bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak BPJS dalam rangka peningkatan pelayanan melalui jaminan kesehatan ini sekaligus juga melakukan evaluasi terhadap kepesertaan baik PBI APBN dan PBI yang didanai APBD,” kata Sofyan Mokoginta kepada kuasa.net.
Ia pun mengakui untuk PBI APBN terjadi pengurangan Jaminan oleh Pemerintah pusat.
“Ini merupakan sebuah pembersihan data DTKS oleh pemerintah pusat sehingga ketika ada yang dikeluarkan karena sudah tidak memenuhi kriteria dalam DTKS secara otomatis penerima jaminan akan berkurang, ini yang perlu ditindaklanjuti secara bersama dan kita segera akan melakukan verifikasi, validasi data DTKS sehingga yang berkurang tadi segera diisi,” jelasnya.
“Tadi ada 388 orang yang kosong dan harusnya segera diisi supaya masyarakat kota Kotamobagu yang kurang mampu itu tetap berhak mendapatkan jaminan kesehatan, begitu juga jaminan kesehatan di daerah,” ujarnya.
Sofyan pun berharap masyarakat kota Kotamobagu yang kurang mampu dapat tercover di BPJS kesehatan.
“Harapannya seluruh masyarakat kota Kotamobagu mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu,” pungkasnya
Sementara Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tondano, Raymond Jerry Liuw mengatakan banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari kepesertaan dan pelayanan serta keluhan dari para peserta BPJS kesehatan.
“Yang dibahas itu banyak hal mulai dari kepesertaan, pelayanan kesehatan untuk peserta, terus dari BPJS kesehatan menyampaikan informasi perkembangan terkait kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk pelayanan peserta,” kata Raymond.
“Tadi banyak informasi yang kami telah sampaikan sekaligus mengevaluasi tentang keluhan-keluhan dari peserta kepada pemerintah daerah dalam hal ini dinas kesehatan karena peserta kita banyak yang di puskesmas maka ketika ada informasi dari kami harapannya dapat langsung ditindaklanjuti di lapangan,” tambahnya.(*Rto)
