BOLMONG– Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow menerima kunjungan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) wilayah Sulut, Selasa (9/10/2018), di ruang kerja bupati.
Kedatangan tim dari lembaga antirasuah itu untuk menggelar monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan program KPK terintegrasi.
Bupati dalam pertemuan itu mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan tim KPK yang dipimpin langsung oleh koordinator Korsupgah wilayah Sulut, Muh Indra Furqon dan rekanya Nexion Helmus.
Kegiatan tersebut turut juga dihadiri oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Bolmong.
Menurut Indra, KPK selalu melakukan monitoring pada semua kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati/walikota.
“KPK itu bukan hanya main tangkap-tangkap saja. Tapi perlu juga datang dan membuka diri,” ujarnya.
Indra juga mengingatkab dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) jangan ada uang dari pintu belakang. Kalau ada yang coba-coba akan berurusan dengan KPK.
“Dalam APBD jangan ada uang yang dari hasil pintu belakang, kalau ketahuan pastinya kita akan turun tangan,” katanya berpesan.
Menurutnya, semua anggaran harus terbuka atau diupload secara online karena sekarang semuanya harus terbuka dan transparan. Tidak perlu ada hal yang harus dicurigai.
Selain melakukan Monev, Korsupgah KPK juga mengajak Pemkab Bolmong mengunakan Aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP).
“Dengan aplikasi tersebut pemerintah daerah bisa menyampaikan laporannya tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk memonitor,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa MCP dibuat untuk memudahkan monitoring dari KPK.
“Aplikasi MCP berisi kriteria-kriteria yang digunakan untuk menyusun laporan monitoring dari KPK. Masing-masing Pemerintah Daerah mengisi laporan dengan mengentrivdata laporan ke aplikasi tersebut,” kata dia.
Lanjutnya, selain mengentri data, Pemerintah Darrau juga wajib mengirimkan bukti fisik berupa foto yang dikirimkan bersamaan dengan laporan. Dengan begitu, melalui MCP setiap Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Self Assesment.
Meski begitu, dia berharap masing-masing daerah bisa melaporkan hal-hal secara obyektif.
“Minimal setiap tiga bulan Pemda dapat mengentri progres perkembangan, kemudian wajib melakukan konfirmasi setelah input data,” tambah dia.
Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala Inspektorat Bolmong Rio Lombone mengatakan, pihaknya telah menerapkan aplikasi MCP di Bolmong.
“Aplikasi ini sudah diterapkan di Bolmong sejak Januari lalu. Semua OPD di Bolmong harus bahu-membahu dan saling mengingatkan sehingga dapat melaksanakan apa yang telah disampaikan tim KPK,” pungkasnya. (len)
