BOLMONG– Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemkab Bolmong, Kamis (13/9/2018).
Kegiatan yang dilaksanakan di ruangan rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu dibuka langsung oleh Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow, melalui Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan, Derek Panambunan.
Kegiatan tersebut diikuti oleh PPID di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bolmong.
Dalam sambutannya, Derek Panambunan mengatakan, PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampaian dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Derek menjelaskan, informasi sangat diperlukan oleh masyarakat maka dari itu tiap instansi wajib memberikan informasi yang benar kepada publik.
“Kita bisa memberikan informasi, tapi harus ada batasan-batasannya, Jangan sampai informasi negara atau rahasia daerah dibeberkan ke publik. Seperti pertahanan negara itu tidak boleh dipublikasikan,” ucapnya saat memberikan sambutan.
Derek melanjutkan, semua yang berkaitan dengan rahasia negara, daerah, dan juga pribadi jangan dipublikasikan. Menurutnya, masyarakat berhak tahu tentang informasi atau kegiatan yang dilakukan Pemkab.
“Yang intinya semua instansi ada kaitannya dengan Diskominfo. Identitasnya ada di Diskominfo, tapi kita adalah pelaku PPID,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Diskominfo Bolmong, Jenli Mongilong menyampaikan, sebagai pelaksana kegiatan dalam memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Indonesia, diwujudkan dalam pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
Tujuannya adalah memberikan dan meningkatkan pemahaman kepada simpul-simpul layanan PPID Kominfo tentang proses permintaan informasi publik terkait dengan implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 serta meningkatkan akses layanan PPID Kominfo kepada masyarakat di daerah.
Dia menambahkan, PPID Kominfo sebagai pintu gerbang layanan informasi kepada masyarakat sesuai implementasi Keterbukaan Informasi Publik, berkomitmen hadir dan meningkatkan kualitas layanan informasi serta jangkauan akses layanan kepada masyarakat di Indonesia khususnya di Bolmong.
“Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, mudah dan wajar,” katanya.
“Perlu memastikan infromasi publik disampaikan dengan bahasa yang mudah pahami. Jika perlu beri penjelasan,” bebernya.
Sementara itu, Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Harry Moka menambahkan, pihaknya telah merencanakan penguatan kelembagaan PPID melalui penguatan internal kita di dalam.
“Kami PPID utama sedang merencanakan penguatan kelembagaan melalui penguatan internal kita di dalam. Saat ini kami akan lakukan penguatan PPID. Dan 2019 mendatang akan mensosialisasikan tugas-tugas PPID pembantu ke masyarakat,” tambahnya. (adv)
