Menu

Mode Gelap

Advertorial

DPRD Bolmong Bentuk Pansus Pembahasan LKPJ Bupati Masa Jabatan 2017-2022


13 Apr 2022 22:21 WITA


 DPRD Bolmong Bentuk Pansus Pembahasan LKPJ Bupati Masa Jabatan 2017-2022 Perbesar

KRONIK TOTABUAN – Bupati Kabupaten Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow resmi menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong.

Penyampaian LKPJ tahun anggaran 2021 tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Yasti dalam rapat paripurna DPRD penyampaian LKPJ Bupati Bolmong tahun 2021, yang diagendakan bersamaan dengan pengumuman dan usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Bolmong masa jabatan 2017 – 2022, Selasa, 12 April 2022 lalu.

Dengan disampaikannya LKPJ Bupati tahun 2021, maka lewat paripurna itu juga, DPRD Bolmong langsung membentuk panitia khusus (Pansus) pembahasan LKPJ.

Ketua DPRD Bolmong, Welty Komaling menyampaikan, untuk pembahasan terhadap LKPJ Bupati, maka akan disesuaikan dengan mekanisme internal dewan, dalam hal ini tata tertib DPRD.

“Pansus ini dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota, setelah mendengar pertimbangan badan musyawarah,” kata Welty.

Keputusan rapat, ditetapkan Sulhan Manggabarani selaku ketua Pansus, dan Fabrianto Tangahu sebagai wakil ketua. Sementara anggota terdiri dari, Ramono, Viktor Lumapow, Masri Dg Masenge, Mahrin Lolung, Supandri Damogalad, Mohammad Syahrudin Mokoagow, dan Satira Manoppo.

Ketua DPRD Welty Komaling mengingatkan kepada pansus yang terbentuk, untuk dapat bekerja dengan memaksimalkan waktu yang ada, paling lambat 30 hari kedepan, sudah harus menetapkan point-point rekomendasi  yang akan dituangkan dalam surat keputusan dewan.

“Itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019  pasal 23 ayat  (4)  keputusan DPRD (rekomendasi) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah laporan keterangan pertanggungjawaban diterima,” pungkasnya.

Pansus yang terbentuk itu pun langsung action dengan mulai mengundang satu persatu perangkat daerah untuk mengikuti pembahasan bersama terkait LKPJ Bupati pada, Rabu (13/4/2022).

Di hari pertama itu, pensus menghadirkan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Kepala Bagian Kesra Setda, Kepala Bagian Keuangan Setda, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Koperasi, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja.

“Kita akan pacu pembahasan ini bersama instansi terkait, dan diupayakan bisa selesai tepat waktu,” kata Ketua Pansus, Sulhan Manggabarani.

Terpantau, salah satu yang menjadi perhatian Pansus di hari pertama itu, adalah soal insentif pemuka agama yang belum dibayarkan sejak triwulan IV tahun 2021 lalu, hingga triwulan pertama tahun 2022 ini.

Pansus dengan tegas meminta Bagian Kesra dan Bagian Keuangan Setda Bolmong untuk segera menyelesaikan pembayaran hak-hak pemuka agama di Bolmong dalam minggu ini, sesuai dengan janji Bupati saat paripurna LKPJ.

“Ini sudah termuat dalam LKPJ. Bahwa insentif petugas agama sudah terbayar. Tapi faktanya di lapangan itu belum dibayar. Jadi kami minta ini segera diselesaikan,” tegas Wakil Ketua Pansus, Fabrianto Tangahu. (adv)

Komentari
Artikel ini telah dibaca 79 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Meiddy- Syarif Ajak Pendukung Menangkan YSK- Victory di Pilgub Sulut, 7 Ribu Orang Sesaki Lapangan Sinindian

28 Oktober 2024 - 10:14 WITA

3.000 Milenial dan Gen-Z MESRA Show Force Dukung YSK Victory, Dipimpin Gilang Makalalag

27 Oktober 2024 - 18:59 WITA

Masuk Program Prioritas, Cuma MESRA Siap Naikkan Insentif Lembaga Adat, Linmas, Pegawai Syar’i, RW, RT, BPD dan LPM

24 Oktober 2024 - 09:36 WITA

Moyag Bersatu Basis MESRA, Ribuan Orang Padati Kampanye Dialogis

24 Oktober 2024 - 08:36 WITA

Kampanye Dialogis MESRA di Motoboi Besar, Pedagang Kecipratan Rezeki

22 Oktober 2024 - 05:38 WITA

Warga Motoboi Besar Membludak Hadiri Kampanye Dialogis MESRA, Meiddy- Syarif Paparkan Program Prioritas

22 Oktober 2024 - 05:16 WITA

Trending di Berita Daerah