BOLMONG– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Inspektorat Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai turun di 200 desa untuk melakukan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban (Lpj) pengelolaan Dana Desa (Dandes) tahun 2018.
Kepala Inspektorat Bolmong, Rio Lombone mengatakan, jika dilihat dari Lpj pengelolaan Dandes di sejumlah desa pada 2017 lalu, banyak laporan yang tidak sesuai. Bahkan 60 desa bermasalah dan masuk zona merah.
Sehingga itu pihaknya akan lebih ketat lagi melakukan pemeriksaan.
“Untuk 2018 ini tidak ada lagi kompromi. Jadi diminta kepada semua aparat desa agar dapat bersikap kooperatif dan dapat mempertanggungjawabkan laporannya terkait pengelolaan Dandes,” ujar Lombone.
Pemerintah desa juga dia minta bersikap transparan atas pengelolaan Dandes, terutama kepada masyarakat.
“Masyarakat perlu mengetahui soal penggunaan Dandes, termasuk semua item pekerjaan,” kata Rio.
Pihaknya juga meminta, agar elemen masyarakat yang ada di 200 desa se-Bolmong, dapat bekerjasama serta melaporkan ke Inspektorat jika terdapat kejanggalan pada pengelolaan Dana Desa.
“Tidak perlu khawatir, jika ada kejanggalan segera laporkan karena identitas pelapor akan dirahasiakan,” pungkasnya. (len)
