KOTAMOBAGU– Warga Kota Kotamobagu mengeluhkan maraknya juru parkir liar di kawasan pertokoan Jalan Kartini. Praktik pungutan parkir ilegal itu bahkan disebut terjadi tidak jauh dari pos resmi milik Dinas Perhubungan (Dishub) Kotamobagu.
Sejumlah warga menilai keberadaan jukir liar semakin meresahkan karena menarik uang parkir secara terang-terangan. Bahkan, muncul laporan dugaan keterlibatan oknum preman dalam praktik tersebut.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kotamobagu, Marham Anas Tungkagi, menegaskan pihaknya terus melakukan pengawasan di kawasan Jalan Kartini yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pos itu memang sejak dulu ada karena menjadi sumber PAD di kawasan pertokoan,” ujar Marham, Selasa (21/4/2026).
Ia membantah adanya pembiaran terhadap praktik parkir liar. Menurutnya, Dishub menempatkan sedikitnya empat petugas secara bergiliran setiap hari untuk melakukan pengawasan.
“Petugas kami selalu ada di lokasi. Pengawasan sudah maksimal, tapi kami tidak punya kewenangan untuk menangkap,” katanya.
Marham menjelaskan, Dishub hanya memiliki fungsi pengawasan dan penertiban administratif. Sementara tindakan hukum terhadap praktik pungutan liar maupun dugaan premanisme harus dilakukan bersama aparat penegak hukum melalui operasi gabungan.
Ia juga meminta masyarakat tidak langsung mempercayai isu dugaan “main mata” tanpa bukti yang jelas.
“Kalau ada yang menduga ada setoran ke oknum, harus jelas siapa yang memberi dan siapa yang menerima. Itu bisa diproses hukum,” tegasnya.
Dishub Kotamobagu turut mengimbau masyarakat agar tidak memberikan uang kepada juru parkir liar demi menekan praktik parkir ilegal di kawasan pertokoan Jalan Kartini. (ewin)
