KRONIK TOTABUAN – 10 Partai politik pemenang kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu sudah dapat mengurus pencairan Bantuan Partai Politik (Banpol) dengan syarat harus memasukan proposal permohonan dana Banpol 2021.
Hal ini sebagaimana dikatan Plt Kepala Badan Kesbangpol Kotamobagu, Rukmi Simbala.
Baca Juga: Pimpin Rapat Forkopimda, Bupati Bahas Sejumlah Isu Strategis di Boltim
“Kami sudah mengirim surat ke DPC dan DPD Partai Politik pemilik kursi di DPRD Kotamobagu untuk memasukkan proposal. Namun, hingga kini belum ada proposal yang masuk,” ujar Rukmi, Selasa (22/6/2021).
Rukmi mengatakan bahwa untuk besaran Banpol nantinya sudah disesuaikan dengan jumlah suara partai politik pemilik kursi di DPRD Kotamobagu.
“Sesuai aturan satu suara dihitung 9.700 rupiah sehingga angka setiap parpol berbeda jumlahnya. Semisalnya partai A memiliki satu kursi dengan memperoleh 1.000 suara sah, maka jumlah itu yang dikalikan dengan 9.700 rupiah dan hasil perhitungan tersebut akan menjadi dasar pembayaran Banpol,” jelasnya.
Dirinya mengatakan bahwa pencairan dilakukan seusai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bantuan Partai Politik (Banpol) APBD Tahun Anggaran 2020.
“Alhamdulillah, hasil audit dana bantuan partai politik Pemkot Kotamobagu terbaik. Dan sesuai syarat, pencairan setelah hasil audit dana bantuan partai politik telah keluar,” ungkapnya.
Sementara itu Sekretaris Kesbangpol Suhartien Tegela, mengatakan bahwa bahwa pihaknya sudah menyampaikan surat tersebut ke masing-masing partai pemilik kursi di DPRD Kotamobagu.
“Kami sudah menyurat ke partai politik untuk segera memasukkan proposal,” pungkasnya. (Retho)
