KOTAMOBAGU– Banyaknya program pengentasan kemiskinan yang diluncurkan Pemerintah Kot (Pemkot) rupanya menimbulkan juga dampak negatif di kelurahan/desa. Warga berlomba meminta diterbitkan surat keterangan miskin ke pemerintah kelurahan/desaa agar bisa mendapat bantuan meski secara kriteria tidak memenuhi.
Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara terkejut mendapat laporan seperti itu. Tatong meminta seluruh lurah dan sangadi (kepala desa) harus berani menolak permintaan tersebut jika warga yang datang meminta surat keterangan berasal dari keluarga mapan.
Menurut Tatong, surat keterangan hanya untuk warga yang benar-benar sesuai kriteria miskin. Pemerintah di tingkat bawah diingatkannya agar tidak seenaknya memberikan surat keterangan miskin hanya untuk kepentingan mendapat bantuan dari pemerintah.
“Surat keterangan miskin atau kurang mampu bukan untuk diobral. Tidak semua berhak mendapatkannya. Saya sudah tegaskan ke lurah dan sangadi harus tegas dan berani menolak permintaan warga yang tidak memenuhi kriteria miskin. Perlu diingat bantuan yang pemerintah siapkan untuk warga miskin. Kalau warga dari kalangan mampu kebelet mau dapat, itu salah besar,” kata Tatong.
Tatong curiga angka warga miskin Kotamobagu tidak berubah- ubah setiap tahun karena mudahnya warga diberi surat keterangan miskin. Padahal menurut Tatong, jika lurah dan sangadi selektif mengeluarkan surat keterangan, bisa saja angka warga miskin Kotamobagu sudah semakin kecil bukan lagi 6.122 jiwa seperti sekarang ini.
“Setelah saya evaluasi, baru Kelurahan Molinow yang angka kemiskinannya berubah setiap tahun. Di kelurahan itu 2015 lalu warga miskin ada 600 kepala keluarga (KK) tapi 2016 ini sudah menurun menjadi 300 KK. Perubahan itu karena kriteria waga miskin diteagkkan betul,”
Tatong menyatakan, segera mengumpulkan seluruh lurah dan sangadi untuk membahas data warga miskin. Pendataan akan dilakukan lagi untuk kepentingan penyusunan program 2017 mendatang.
“Untuk urusan warga miskin menjadi konsentrasi saya. Data 2017 harus valid agar bantuan yang akan diberikan pemerintah jelas pemanfaatannya. 2017 saya tidak mau ada laporan bahwa ada warga mampu mendapatkan bantuan raskin, rehab rumah atau beasiswa penyelesaian studi,” kata Tatong tegas.
Lurah Upai Ridwan Mokoagow dimintai tanggapannya mengatakan, apa yang dikatakan wali kota merupakan fakta yang terjadi hampir di seluruh kelurahan dan desa. Namun ke depan, khusus di kelurahnnya, dia akan tegas dan tidak sembarang mengeluarkan surat keterangan miskin bagi warga.
“Akam kami cek dengan betul supaya surat keterangan yang dikeluarkan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Ridwan. (zha)
