BOLMONG– Pemakaman jenazah berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 di Desa Mopuya, Kecamatan Dumoga Utara, akhir pekan lalu, sempat menuai penolakan warga.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) prihatin aksi penolakan terjadi. Itu disampaikan Kepala Dinas Kominfo Parman Ginano, Senin (13/4/2020).
“Sangat disayangkan. Padahal ini bukan sebuah kejahatan, ini adalah sebuah cobaan. Perlu disadari, hal ini bisa sangat menyakitkan bagi anggota keluarga jenazah di masa-masa sulit seperti ini. Alangkah baiknya bila kita saling membantu dan memberi dukungan, bukannya malah menambah kesedihan keluarga yang ditinggalkan,” ujar Parman yang juga juru bicara Pemkab Bolmong ini.
Selain itu Lanjutnya, secara agama penolakan pemakaman jenazah juga tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Demikian pula dalam agama Islam, jenazah harus diperlakukan dengan baik dan dikubur dengan penghormatan serta penghargaan.
Baca Juga: PDP Asal Bolmong Meninggal, Dinkes Telusuri Riwayat Perjalanan
“Dalam syariat Islam, pemakaman jenazah termasuk fardu kifayah. Apabila tidak dijalankan atau tidak ada yang mau melakukan maka semua akan berdosa,” tambah Parman.
Terkait itu, ia pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik dan tidak melakukan aksi penolakan terhadap pemakaman jenazah berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) maupun penderita COVID-19. Apalagi sampai membuat kerumunan orang di jalan yang justeru kerumunan inilah yang berpotensi menjadi tempat penyebaran virus.
“Petugas kesehatan telah memperlakukan jenazah berstatus pasien dalam pengawasan dan pasien Covid-19 sesuai protokol, sebagaimana guideline dari Kemenkes, Kemenag, dan MUI// Hingga kini, tidak ada laporan dari negara mana pun di seluruh dunia mengenai kasus penularan virus Corona melalui jenazah,” ucapnya.
Ia juga meminta kepada para camat, lurah dan kepala desa, agar memberikan edukasi kepada masyarakat jika ada korban meninggal dunia karena berstatus PDP maupun positif COVID-19 agar tidak ditolak. (len)
