KOTAMOBAGU– Dua terdakwa pemalsuan tanda tangan warga untuk syarat dukungan calon perseorangan, AG alias Anwar (64) dan FS alias Fuad, dituntut berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada lanjutan persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu, Jumat (9/2/2018) kemarin.
Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan, JPU Da’wan Manggalupang menuntut agar majelis hakim menghukum Anwar dengan penjara 36 bulan dan denda Rp36 juta subsider 1 bulan penjara.
Sedangkan Fuad, JPU Budi meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 48 bulan penjara dan denda Rp36 juta subsider 1 bulan penjara.
Kedua JPU masing-masing Da’wan dan Budi mengatakan, perbuatan kedua terdakwa yang memalsukan tanda tangan warga untuk kepentingan syarat pencalonan Walikota dan Wakil Walikota, Jainuddin Damopolii dan Suharjo Makalalag (JaDi-Jo), merupakan perbuatan melawan hukum.
Kedua Liasion Officer (LO) atau petugas penghubung JaDi- Jo tersebut menurut JPU telah melanggar Pasal 185 A ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2016.
Sidang pembacaan tuntutan terhadap kedua terdakwa tersebut digelar sekira pukul 16.00 Wita kemarin. Setelah itu sekira pukul 17.30 Wita, sidang dilanjutkan dengan pembacaan pledoi atau pembelaan.
Penasehat Hukum kedua terdakwa, Very Satria Dilapanga hanya menyampaikan pledoi secara lisan. Dia meminta agar majelis hakim membebaskan kedua terdakwa dari tuntutan.
Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakum Warsito SH, dengan dua anggotanya Dewantoro SH dan Danes Romi SH ditutup setelah mendengarkan pledoi dari penasehat hukum kedua terdakwa.
“Sidang akan dilanjutkan Senin 12 Februari 2018 dengan agenda pembacaan putusan,” kata Ketua Majelis Hakim Warsito SH. (vdm)
