KOTAMOBAGU- Pemerintah Kota Kotamobagu sangat serius untuk mengembangkan potensi wisata di daerah ini dalam jangka panjang.
Karena itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Kotamobagu mengajukan draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Tahun 2019- 2032.
Saat ini Ranperda tersebut sudah mulai dibahas di tingkat Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Kotamobagu.
Dalam pembahasan antara Pansus DPRD dan pihak eksekutif yakni Disbudpar dan Bagian Hukum Setda Kotamobagu, Rabu (21/3/2019), disepakati bersama Ranperda ini akan dituntaskan dalam waktu dekat.
Kepala Disbudpar Kotamobagu, Moh Agung Adati, menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.
Pembangunan juga berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.
“Dalam Ranperda ini semua sisi dan lini saling terkait. Mulai dari penyiapan dan pemanfaataan destinasi wisata, serta kesiapan masyarakat. Intinya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Agung.
Anggota Pansus Herry Coloay mengatakan, Ranperda RIPPDA yang diajukan dan kini sedang dibahas sangat positif dan sudah menjadi keharusan untuk pengembangan wisata di masa mendatang.
“Segera kita selesaiakan untuk dijadikan Perda karena itu menjadi pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Kotamobagu. Tujuannya adalah untuk memberikan acuan menentukan langkah-langkah dan tahapan yang perlu dilakukan secara sistematik dan terstruktur dalam membangun kepariwisataan,” pungkasnya. (adv)
