MANADO, kroniktotabuan.com – Untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan mewujudkan pembangunan dari pinggiran desa dan kelurahan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus menegaskan komitmen terhadap pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Hal ini sebagaimana dikatakan Sekprov Sulut Tahlis Gallang, saat membuka pelatihan pendamping Project Management Officer (PMO) dan Busines Asistent (BA), di ruang Auditorium Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNSRAT Manado, Senin 3 November 2025.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Deputi Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi yang di wakili Deputi peningkatan SDM Siti Audah, Plh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulut Jahja Gultom, dan pendamping KDKMP PMO dan BA se-Sulut.
Pada kesempatan tersebut, Sekprov Tahlis menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada peserta pendamping atas tekad, komitmen dan dedikasi dalam membangun ekosistem koperasi yang sehat.
Lanjut Tahlis menjelaskan, keberhasilan KDKMP sangat bergantung pada kapasitas, integritas dan dedikasi para pendamping, sebagai agen perubahan dan talenta baru yang menjadi ujung tombak koperasi.
“Target kita bukan hanya mendirikan jumlah koperasi, tapi memastikan koperasi yang didirikan adalah profesional, sehat dan berdaya saing di era digital,” kata Tahlis.
Lebih lanjut kata Tahlis, pendamping juga harus berperan sebagai katalisator digitalisasi, yang dapat mendorong koperasi agar melek teknologi, mulai dari administrasi, akuntansi, hingga pemasaran produk berbasis digital.
“Pendamping juga diharapkan jeli dalam memetakan dan mengembangkan potensi unggulan spesifik desa dan kelurahan. Selain itu, pendamping mampu mengarahkan KDKMP meningkatkan nilai tambah produk lokal bukan sekedar unit simpan pinjam,” ujarnya
Di akhir sambutannya, Tahlis mengharapkan peserta dapat menyerap seluruh materi pelatihan baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Dengan begitu, pendamping akan bisa bekerja dengan integritas tinggi, menjunjung kode etik dan menjaga akuntabilitas dalam setiap tugas, menghindari praktik yang dapat merusak citra koperasi sebagai Soko guru perekonomian di Indonesia.
“Sinergi dan koordinasi yang solid antara pendamping, Dinas Koperasi Kabupaten/Kota, BUMDes, dan perangkat desa kelurahan sangat penting serta menentukan dan menjamin kita mencapai tujuan,” pungkas Sekprov Sulut ini. (Chipta Molanu)
