BOLSEL, kroniktotabuan.com – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Deddy Abdul Hamid, Senin 3 November 2025, memimpin rapat evaluasi percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Ruang Berkah, Kawasan Perkantoran Panango.
Pertemuan ini mempertemukan unsur DPRD, perangkat daerah terkait, Camat, Korwil SPPG, Satgas MBG, hingga pengelola dapur dari berbagai wilayah. Dalam rapat tersebut, Wabup Deddy yang juga menjabat Ketua Satgas MBG Bolsel menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait lambatnya progres pelaksanaan program di daerah.
Menurut Wabup, masih banyak dapur pelaksana yang belum mencapai standar operasional yang ditetapkan. Ia menegaskan pentingnya percepatan koordinasi dengan Satgas MBG Provinsi untuk menyelesaikan sertifikasi SLHS dan Chef di seluruh dapur.
“Proses sertifikasi harus dipercepat agar semua dapur dapat beroperasi maksimal,” ujar Wabup Deddy.
Selain itu, Wabup juga meminta agar hubungan kerja antara Korwil dan pelaksana dapur diperkuat, terutama dalam sistem distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat yang jumlahnya mencapai sekitar 21 ribu siswa di Bolsel.
Deddy juga menyoroti perlunya penambahan armada pengantaran di setiap dapur mengingat jarak antar wilayah yang cukup jauh. Tak hanya soal distribusi, pengawasan kualitas makanan juga menjadi perhatian. Wabup menginstruksikan tim kesehatan untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap bahan pangan yang digunakan.
“Makanan harus higienis, sesuai SOP dan pengelolaan limbah tidak boleh diabaikan,” tegas Wabup Deddy.
Menutup rapat, Wabup Deddy kembali menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas nasional Presiden RI yang wajib didukung penuh oleh pemerintah daerah. Ia berharap seluruh unsur terkait dapat mempercepat langkah agar program ini berjalan optimal.
“Langkah cepat dan tepat sangat dibutuhkan. Kita bekerja untuk masa depan anak-anak Bolsel, menuju generasi emas Indonesia,” cetus Wabup Bolsel.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Korwil SPPG Bolsel melaporkan sejumlah kendala yang masih ditemui, mulai dari persoalan yayasan pelaksana hingga kelengkapan administrasi. Meski begitu, sebagian dapur telah menyelesaikan sertifikasi dan kini hanya menunggu finalisasi berkas. (Sudarto Manoppo)
