MUSI BANYUASIN, kroniktotabuan.com – RSUD Sungai Lilin milik Pemkab Musi Banyuasian resmi meluncurkan inovasi digital Sistem Akuntabilitas Terpadu Monitoring dan Evaluasi (SAKTI MONEV), sebagai bagian dari aksi perubahan kinerja organisasi yang digagas oleh Direktur RSUD, dr. Ichsan Nur Hamdan, M.K.M.
Inisiatif ini menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan manajemen kinerja ASN yang transparan, terukur, dan berbasis teknologi informasi.
Sistem SAKTI MONEV dikembangkan untuk menjawab tantangan rendahnya efektivitas monitoring dan evaluasi kinerja pegawai, yang selama ini masih bersifat manual dan tidak terintegrasi.
“Dengan SAKTI MONEV, kami menghadirkan solusi digital yang memungkinkan pimpinan rumah sakit memantau capaian kinerja secara real-time. Ini adalah langkah strategis menuju budaya kerja yang lebih akuntabel dan responsif,” ujar dr. Ichsan, Jumat (18/7/2025).
Dikatakannya tahap awal implementasi dilakukan melalui pengembangan dashboard berbasis Microsoft Excel yang telah diuji coba oleh jajaran manajemen rumah sakit.
“Dalam waktu dekat, sistem ini akan dikembangkan ke platform berbasis Android, hingga nantinya terintegrasi penuh dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS),” imbuhnya.
Langkah progresif ini turut mendapatkan dukungan penuh dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, dr. Azmi Dariusmansyah, MARS. Ia menyatakan bahwa inovasi SAKTI MONEV sangat relevan dalam memperkuat tata kelola manajemen kinerja ASN di sektor kesehatan.
“Sistem ini mampu meningkatkan efisiensi pengawasan, transparansi pelaporan, serta kualitas pengambilan keputusan berbasis data. Kami mendorong agar sistem ini direplikasi ke seluruh fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin,” tandas dr Azmi.
Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin H M Toha SH menyambut baik hadirnya inovasi tersebut sebagai upaya nyata dalam memperkuat reformasi birokrasi di bidang kesehatan.
“Saya sangat mengapresiasi terobosan SAKTI MONEV yang diinisiasi RSUD Sungai Lilin. Inovasi ini sejalan dengan visi Pemkab Muba untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saya berharap sistem ini dapat menjadi model bagi perangkat daerah lainnya dalam membangun budaya kerja yang profesional, transparan, dan berorientasi hasil,” pungkasnya. (fitriana)
