KOTAMOBAGU– Prestasi kembali ditorehkan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu. Untuk ke lima kali secara berturut- turut, Pemkot berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Senin (4/6/2018), Pjs Walikota Kotamobagu, Muhammad Rudi Mokoginta, menerima laporan pengelolaan keuangan daerah 2017 dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut).
Laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan keuangan daerah 2017 diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), Tangga Muliaman Purba.
Menurut Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, penyusunan laporan keuangan Pemkot Kotamobagu 2017 telah sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual dan telah diungkapkan secara memadai.
“Hanya yang perlu diperhatikan lagi pengelolaan aset, serta pengelolaan dan penatausahaan persediaan. Saya berharap LHP yang sudah diberikan bisa dimanfaatkan juga DPRD untuk untuk melakukan fungsinya,” kata Purba.
Sementara itu Pjs Walikota Muhammad Rudi Mokoginta mengaku bersyukur atas prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut. Apalagi menurut dia, ini yang ke lima secara berturut- turut.
“Apresiasi saya juga kepada tim BPK RI Perwakilan Sulut. Mereka tak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga memberikan pembinaan saat ada yang tidak sesuai. Predikat WTP akan memotivasi pemkot untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk penyajian laporan keuangan, kita akan lebih maksimal lagi. Semua harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih,” ungkapnya.
Rudi menambahkan, opini WTP adalah hasil kerja keras semua jajaran SKPD.
“Tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan akan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Saya ingin, apa yang diraih hari ini dipertahankan. Sedangkan apa saja catatan diberikan BPK, akan kita perbaiki,” katanya. (zha)
