BOLMONG– Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), sudah berada pada kisaran 40 persen.
Hal ini diutarakan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Rio Lombone, Senin (26/8/2019) kemarin, saat bersua dengan sejumlah awak media di depan Kantor DPRD Bolmong.
Kata Rio, persoalan capaian tindak lanjut LHP BPK terkait aset bermasalah melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada.
Lombone juga mengakui, tindak lanjut terkait dengan aset sesuai dengan temuan BPK RI ternyata baru dimulai tahun 2018 lalu. Sejauh ini, pemerintahan berjalan, tindak lanjut setiap hasil temuan tidak dilakukan ataupun ditindaklanjuti dengan baik.
“LHP ini tersentuh ketika saya baru menjabat Inspektur tahub 2018 lalu. Tindak lanjut sejauh ini tidak dilakukan oleh daerah. Bahkan ketika diumumkan lalu, orang-orang termasuk pihak ketiga banyak yang tidak tahu kalau mereka tersangkut TGR beberapa tahun terakhir. Temuan itu terbawah terus menerus sebelum terselasaikan oleh yang bersangkutan,” kata Lombone menjelaskan.
Lanjut Rio, pihaknya akan melakukan penyampaian progress capaian tindak lanjut hasil rekomendasi BPK terutama persoalan aset yang bermasalah tersebut setiap dua pekan.
“Kita setiap dua minggu sekali akan melaporkan perkembangan capaian yang dilakukan oleh daerah. Tindak lanjut yang dilakukan di masing-masing SKPD dapat diketahui kembali,” katanya.
Dia juga menambahkan, dari keseluruhan SKPD yang bermasalah soal aset, Dinas PUPR memiliki progress capaian yang baik dengan persentase 70-an perseb.
“Berneda lagi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kalau Dinas Pendidikan khusus instansinya sudah baik, namun yang bermasalah ada aset-aset sekolah. Dinas Kesehatan juga yang bermasalah ada di Puskesmas,” katanya. (len)
