Birokrat BMR Kans Masuk Kabinet YSK-Victory, Orang Dekat Gubernur Sulut Ungkap Nama-nama Ini
KOTAMOBAGU, kroniktotabuan.com – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan wakilnya Victor Mailangkay bakal melakukan perombakan pejabat untuk membantu mereka merealisasikan visi misi yang dijanjikan kepada rakyat Sulut. Kans birokrat asal Bolaang Mongondow Raya (BMR) untuk masuk terbuka lebar.
Orang dekat Gubernur YSK mengungkap ada beberapa nama birokrat di BMR yang bakal ditarik ke Pemprov Sulut untuk mengisi jabatan eselon II dan III.
Selain itu, jabatan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut juga bakal diganti. Birokrat BMR peluang juga mengisi jabatan tersebut. Apalagi disebutkan bahwa Gubernur YSK menaruh perhatian besar terhadap birokrat BMR dan Nusa Utara sebagai bentuk pemerataan dalam distribusi birokrat di Pemprov Sulut.
“Birokrat BMR dan Nusa Utara ada beberapa yang akan dibawa masuk kabinet YSK-Victory. Apalagi Pak Gubernur punya perhatian khusus di dua daerah itu. Bahkan jabatan Sekprov peluang untuk birokrat dari daerah ini,” ungkap sumber yang merupakan orang dekatnya YSK ini, Jumat (11/4/2025).
Sumber lalu menyebut beberapa nama birokrat BMR. Mereka di antaranya, Sekda Bolmut Jusnan Mokoginta, Sekda Bolmong Abdullah Mokoginta, Sekkot Kotamobagu Sofyan Mokoginta, Sekda Bolsel Arvan Ohy, Kepala Badan Keuangan Daerah Bolmong Ashari Sugeha, Asisten III Setda Kotamobagu Agung Adati, dan Kepala BKPSDM Bolmut Khristanto Nani.
Salah satu warga BMR Hendra Toku Makalalag menanggapi informasi akan masuknya beberapa birokrat BMR ke Pemprov Sulut.Menurutnya, birokrat BMR perlu didorong untuk mengembangkan karier di Pemprov Sulut, baik di eselon II, III dan IV. Hal ini penting untuk keseimbangan maupun regenerasi kader birokrat di tingkat provinsi.
“Saat ini tinggal Tahlis Gallang dan Lukman Lapadengan birokrat BMR yang menempati posisi jabatan di Pemprov Sulut,” kata Hendra.
Lanjutnya, kader birokrat BMR harus berani ke luar dari zona nyaman. Karena berkarir di tingkat provinsi semacam sindrom bagi birokrat BMR. Hal ini dapat dilihat setiap tahun ketika open bidding dibuka Pemprov Sulut, tidak ada Birokrat asal BMR yang mau ikut uji kompetensi di tingkatan pejabat tinggi pratama.
“Jangan heran kalau dominasi Manado dan Minahasa Raya yang menguasai dinas badan di Pemprov Sulut,” beber mantan Kepala BP2MI Sulut ini.
Untuk itu dia berharap, kepemimpinan YSK-Victor lebih mengakomodir lagi birokrat BMR di Pemprov Sulut. Merupakan suatu kebanggan bila ada ASN yang ditunjuk dari BMR menduduki jabatan strategis.
“Kita punya banyak kader birokrat dan layak berada di Pemprov Sulut,” pungkas Hendra.
Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling, beberapa waktu lalu telah menegaskan dirinya taat aturan. Semua akan dilakukan sesuai perundang-undangan.
“Sesuai ketentuan tidak boleh melakukan pergantian sebelum dan setelah pelantikan dalam waktu 6 bulan,” tegasnya. (cip)
