BOLSEL, kroniktotabuan.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Rabu 2 Juli 2025 mengelar kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Wakil Bupati (Wabup) Deddy Abdul Hamid, secara resmi membuka kegiatan tersebut di Lapangan Futsal Komplek Perkantoran Panango dan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan secara langsung maupun virtual.
Dalam sambutannya, Wabup menegaskan bahwa penyusunan RPJMD merupakan amanat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengharuskan kepala daerah menetapkan dokumen tersebut paling lambat enam bulan setelah dilantik. RPJMD, lanjutnya, menjadi pedoman arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
“Untuk visi pembangunan Bolsel 2025–2029 adalah Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang Madani, Maju, Sejahtera, Gotong Royong dan Berkelanjutan. Visi ini akan diwujudkan melalui lima misi strategis dan 41 program unggulan lintas sektor,” ujar Wabup Deddy.
Lanjutnya, untuk program-program unggulan tersebut mencakup berbagai bidang penting seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, infrastruktur dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut Wabup juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan berpegang pada delapan prinsip utama seperti kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, ketidak berpihakan, pelayanan prima, serta keberpihakan pada kepentingan umum.
Begitupun juga data makro ekonomi daerah berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 sebagai dasar pijakan dalam perencanaan:
Pertumbuhan ekonomi: 5,28%
Angka kemiskinan: 11,33%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 67,14 poin
Tingkat pengangguran terbuka: 2,51%
“Jadi data ini menjadi bahan evaluasi sekaligus arah strategis dalam merumuskan prioritas pembangunan ke depan,” jelas Deddy.
Wabup juga menyoroti pentingnya peran desa dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Ia mengimbau agar pemerintah desa lebih selektif dalam menyusun program, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal, serta menghindari pemborosan anggaran.
Misalnya, untuk menghadapi cuaca ekstrem, desa bisa menganggarkan normalisasi drainase tanpa menunggu intervensi dari kabupaten atau provinsi.
“Saya meminta instansi teknis untuk turut melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pelaksanaan program di tingkat desa, agar sesuai dengan perencanaan dan tepat sasaran,” pungkas Wabup Deddy sembari menambahkan, Musrenbang ini menjadi titik awal penting untuk menjadikan Bolsel bukan hanya daerah berkembang, tetapi daerah yang mampu beradaptasi, berinovasi dan bertumbuh secara berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk, Sekda Bolsel Marzanzius Arvan Ohy, Wakil Ketua DPRD Ridwan Olii dan jajaran Forkopimda.(sudarto manoppo)
